Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melakukan percepatan rehabilitasi mangrove, sebagai upaya mengatasi perubahan iklim dunia dengan menurunkan gas rumah kaca.

Adapun sembilN provinsi yang menjadi prioritas rehabilitasi mangrove adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

“Dalam merehabilitasi mangrove, kami melakukan pendekatan strategis secara komprehensif dan memperkenalkan 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan,” ujar Sekretaris BRGM, Ayu Dewi Utari dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).

“Perbedaan kegiatan 3M itu, kalau M1 dan M2 adalah penanaman diikuti pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain, sedangkan M3 adalah mempertahankan di areal mangrove rapat, sehingga keberadaan mangrove rapat betul-betul bisa dipertahankan dan tidak dikonversi,” sambungnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tanam Mangrove di Abu Dhabi

Ayu menyebut, rehabilitasi mangrove yang dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

“Dari catatan di lapangan, kami lihat terjadi pergerakan ekonomi masyarakat di situ, umumnya nelayan, buruh-buruh yang bekerja di tambak mengalami penurunan ekonomi," paparnya.

Pendapatan mereka, kata Ayu, sebelum Covid sekitar Rp 2 juta - Rp4 juta, kemudian terjadi pandemi berakibat banyaknya penutupan pasar dan akhirnya pendapatan turun drastis hampir 50 persen.

"PEN mangrove ini kan polanya swakelola, upah yang langsung masuk ke rekening masyarakat, catatan kami itu penghasilan mereka meningkat 70 persen, ada peningkatan sebesar 20 persen," papar Ayu.

Hal senada juga diutarakan Direktur Konservasi Tanah dan Air, Muhammad Zainal Arifin menilai, pendekatan stimulus ekonomi memang mendorong penanaman mangrove secara intensif.

Baca juga: Eks Proyek Lahan Gambut Seluas 1 juta Hektar pada 1995 Jadi Lokasi Pembangunan Lumbung Pangan

“Kami lakukan terobosan account to account ke rekening petani, itu sebuah pergerakan yang bisa dilihat dari stimulus ekonomi ke masyarakat nyata. Mengelola mangrove itu sama dengan mengelola pesisir masyarakat, di mana masyarakat adalah ujung tombak keberhasilan rehabilitasi mangrove,” tutur Zainal.

Rehabilitasi mangrove ini perlu upaya bersama secara terpadu, mulai dari BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemudian, pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak swasta lainnya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove nasional.