KKPJ Minta Presiden Jokowi Buang 'Parasit' dari Kabinet
Statemen KKPJ yang diedarkan sebelumnya pada Jumat (5/11/2021), mengundang pro dan kontra.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang terdiri dari beberapa relawan Jokowi kembali berkumpul pada Rabu (10/11/2021), hari ini.
Ada beberapa teman seperjuangan Jokowi yang baru bisa terlibat KKPJ karena kesibukan konsolidasi di akar rumput.
"Kami terus berdiskusi. Melihat perkembangan situasi nasional terkini, ternyata belum berubah ke arah yang menggembirakan," demikian keterangan yang dibagikan oleh Bendahara Umum DPP ProJo Panel Barus dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu (10/11/2021).
Sebelumnya sekumpulan teman seperjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dunia politik ini berkumpul pada Kamis (4/11/2021) lalu.
Mereka menyebut telah menemani Presiden Jokowi dalam menggalang kekuatan politik di akar rumput dan di media hampir satu dekade.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Mardani Berharap Jokowi Tak Sekadar Bagi-bagi Jabatan
Para peserta itu mengklaim adalah relawan Jokowi di Pilpres seperti dari ProJo, Seknas Jokowi, Bara-JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, Joman dan lainnya bersepakat menamakan diri mereka Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ).
Mereka sebelumnya pun mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan bersih-bersih dan pembaharuan terhadap Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Statemen KKPJ yang diedarkan sebelumnya pada Jumat (5/11/2021), mengundang pro dan kontra.
Banyak yang mengamini poin-poin yang disampaikan namun ada yang mencibir sambil sibuk mengklarifikasi.
"Tanda-tanda kebenaran apa yang kami sampaikan sudah terlihat. Banyak kecaman menandakan ada berbagai kepentingan yang terganggu dengan kritik tersebut," lanjut keterangan itu.
Mereka menyebut, bahwa kritik tersebut berdasarkan keresahan rakyat. Mengingatkan Presiden Jokowi sebagai tokoh sentral pemerintahan bahwa agenda bersama Indonesia, Visi Indonesia Maju, harus dijaga momentumnya dan jangan sampai keluar dari rel.
Para pejabat negara yang berambisi politik akan bersama-sama meninggalkan Presiden Jokowi dan Visi Indonesia Maju pada akhir 2022.
Aroma persiapan menuju 2024 kental betul di kabinet.
Berbagai inisiatif belum tuntas dilakukan seperti perpindahan Ibukota Negara, kereta api cepat KCIC, janji politik Pemilu 2019, juga megaproyek lainnya.
Sementara waktu terus berjalan menuju akhir masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Itulah yang membuat KKPJ gelisah," jelas keterangan itu.
KKPJ mempertegas poin-poin masukan kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:
1. KKPJ mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi situasi resesi akibat pandemi Covid-19. KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi.
2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
Karena itu, kritik kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang kami sampaikan adalah pesan dari para sahabat.
Sahabat yang baik akan menyampaikan kritik yang konstruktif. Bukan mencoba membungkam kritik demi Asal Bapak Senang.
3. KKPJ mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dalam G20 dan forum multilateral/internasional lainnya untuk membawa solusi Indonesia bagi dunia.
4. KKPJ menegaskan bahwa PEMBAJAKAN agenda perubahan oleh kelompok kepentingan dalam kabinet jelas bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
5. KKPJ menentang begitu banyak manuver kelompok politik berwatak pemburu rente.
Mereka mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dengan memanfaatkan bencana pandemi global.
Mereka bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.
Para pemburu rente memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh Presiden untuk tujuan kepentingan sempit.
6. KKPJ mendorong Presiden agar mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi Covid-19 terlalu berbahaya untuk diabaikan.
Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina, dan lain-lain.
Terseretnya menteri dalam kasus hukum jelas merugikan reputasi Presiden Jokowi.
7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus dibersihkan. Terlalu banyak parasit yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.
Seperti gulma yang bisa mengisap tanaman, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan.
Mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan warisan yang kelak ditinggalkan Presiden Jokowi.
8. KKPJ berpandangan bahwa para penumpang gelap, pemburu rente dalam kabinet Jokowi, jelas membajak Visi Indonesia Maju. Mereka harus segera dibuang dari kabinet sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
9. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus fokus pada upaya keluar dari tekanan akibat pandemi Covid 19 sekaligus memastikan dapat memimpin ekonomi dunia pada 2022 (G-20).
Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia
Jakarta, 10 November 2021
Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.