TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes angkat bicara setelah interupsinya saat Rapat Paripurna DPR tidak digubris oleh Puan Maharani pada Senin (8/11/2021) kemarin.

Fahmi mengaku awalnya ia ingin membahas soal ketahanan moral bangsa, tapi interupsinya malah tidak dihiraukan oleh Puan yang memimpin rapat.

"Karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya siapkan, dan sengaja pada momen paripurna yang sekarang. Karena berkaitan erat dengan pengesahan Panglima."

"Seperti yang saya sampaikan, pengesahan Panglima itu kan bagian dari ketahanan negara kita, ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa."

Baca juga: Puan Abaikan Interupsi di Rapat Paripurna, Muncul Celetukan : Bagaimana Mau Jadi Capres?

"Tapi kesempatan itu begitu saja, tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan," kata Fahmi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (10/11/2021).

Interupsi yang tak digubris oleh Puan tersebut akhirnya menjadi sorotan publik.

Lebih lanjut Fahmi menuturkan bahwa masalah ini telah selesai, ia juga sudah menyelesaikannya dengan Fraksi PDIP.

Fahmi juga mengaku telah meminta maaf atas kejadian ini.

Baca juga: POPULER NASIONAL Momen Puan Abaikan Interupsi Anggota Dewan | Soal Pengobatan Kanker Prostat SBY

Meski demikian Fahmi menginginkan, kejadian ini bisa menjadi sebuah pelajaran besar.

Terutama bagi pimpinan DPR untuk bisa menghargai dan menjaga hak konstitusi setiap anggota dewan.

"Tetapi hal itu sudah selesai tadi, dengan teman-teman PDIP. Tadi saya juga sudah meminta maaf, tetapi ini menjadi pelajaran besar. Terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjaga hak konstitusi saya sebagai anggota dewan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, DPR RI telah menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen pada Senin (8/11/2021).

Baca juga: Puan Abaikan Interupsi Anggotanya dan Lanjut Ketuk Palu, Ada yang Nyeletuk: Gimana Mau Jadi Capres

Rapat Paripurna dalam rangka agenda laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Namun ada satu momen yang kini menjadi sorotan publik, yakni saat Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menghiraukan adanya interupsi dari anggotanya.

Puan pun lebih memilih untuk melanjutkan kalimat penutupnya.

Baca juga: Puan Maharani Tak Hiraukan Interupsi saat Rapat Paripurna, PKS Minta agar Hak Anggota DPR Dihargai

Interupsi PKS di Rapat Paripurna Cara Cari Panggung Oposisi yang Lemah

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Interupsi oleh anggota Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, dalam sidang paripurna DPR RI yang menjadi polemik dinilai merupakan strategi komunikasi fraksi oposisi tersebut untuk mendapat perhatian publik.

Sebab, kalau hanya dengan mengandalkan kekuatan politik yang lemah di parlemen saat ini, suara PKS tidak akan terdengar oleh masyarakat luas.

“Kalau bahasa gampangnya ini strategi ‘cari panggung’, karena PKS sadar kekuatan politik mereka lemah di DPR RI, fraksi oposisi juga lemah."

"Kalau kita lihat, bukan kali ini saja PKS memanfaatkan interupsi di sidang paripurna untuk memasukkan agenda lain,” kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Momen Puan Lanjut Ketuk Palu Sidang, Abaikan Interupsi Anggotanya di Rapat Pengesahan Panglima TNI

Dari 575 anggota DPR RI, jumlah anggota fraksi oposisi di DPR hanya 104 anggota (18 persen), yakni Fraksi PKS 50 orang dan Fraksi Demokrat 54 orang.

Sangat jomplang dengan fraksi pendukung pemerintah yang berjumlah 80 persen lebih.

Menurut Ari, jika Fraksi PKS mengandalkan kekuatan politik oposisi untuk mengusung agenda mereka sendiri cukup sulit.

Terlebih jika agenda tersebut tidak disetujui atau melawan arus fraksi mayoritas pendukung pemerintah.

Baca juga: Puan Maharani Abaikan Interupsi Anggota F-PKS Saat Rapat Paripurna

“Seandainya kekuatan politik PKS dan oposisi kuat, mereka bisa memasukkan agenda yang akan diusung (isu Permendikbud) ke rapat paripurna di rapat Badan Musyawarah."

"Tapi kan mereka tidak bisa karena terlalu lemah, sehingga tidak bisa mengusulkan agenda lain selain persetujuan calon Panglima TNI yang disetujui mayoritas fraksi,” ujarnya.

“Apalagi agenda rapat paripurna adalah pengesahan atas persetujuan calon panglima TNI yang sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I,” imbuhnya.

Karena tidak bisa mengandalkan kekuatan politik di parlemen, lanjut Ari, Fraksi PKS menggunakan jalan pintas interupsi di rapat paripurna.

Baca juga: Curhat Anggota DPR yang Tidak Diizinkan Interupsi di Rapat Paripurna

“Karena mereka tahu di rapat paripurna itu kan banyak kamera, ekspos peliputan medianya tinggi, dan PKS sadar betul ini sebagai jalan pintas untuk mendapat perhatian publik,” ucapnya.

Lebih jauh, Ari menilai aksi cari panggung lewat interupsi Fahmy Alaydroes sah-sah saja sebagai strategi komunikasi oposisi yang lemah di parlemen.

Namun, hendaknya interupsi tersebut mengedepankan etika politik.

“Gerutu-gerutu politik tersebut selain tidak elok secara politik, juga seperti kelihatan orang yang patah arang, karena kekuatan politik partainya terlalu lemah untuk mengusulkan agenda. Saya sebut gerutu karena apa yang disampaikan ad hominem, tidak sesuai konteks,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)