Tribun

OTT KPK di Musi Banyuasin

KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Ditemukan Saat OTT Dodi Reza Alex Noerdin

KPK mendalami uang sejumlah Rp 1,5 miliar yang ditemukan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Ditemukan Saat OTT Dodi Reza Alex Noerdin
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama tiga orang lainnya yaitu Kadis PUPR Muba Herman Mayori, Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Muba Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy, ditahan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (16/10/2021), pasca terjerat OTT di Kabupaten Muba dan Jakarta pada Jumat (15/10/2021), malam. Dalam OTT tersebut selain menetapkan 4 orang sebagai tersangka KPK juga mengamankan uang dengan total Rp1,77 Milyar yang diduga fee atas pelaksanaan 4 paket pengerjaan proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang sejumlah Rp 1,5 miliar yang ditemukan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

Pendalaman dilakukan lewat seorang pengacara bernama Soesilo Aribowo yang diperiksa sebagai saksi, Kamis (11/11/2021).

Soesilo diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

"Soesilo Ariwibowo (penasehat hukum), hadir dan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih. Tim penyidik mengkonfirmasi yang bersangkutan antara lain terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersangka DRA," ujar Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Selain itu, penyidik turut mendalami perintah dan pengaturan dari Dodi kepada tersangka Herman Mayori (HM) serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin agar memenangkan perusahaan milik tersangka Suhandy (SUH).

Baca juga: Masa Penahanan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Diperpanjang

Arahan tersebut digali penyidik lewat pemeriksaan terhadap Dian Pratnamas Putra, Kasi Penatagunaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Hendra Oktariza, PNS Pemkab Musi Banyuasin; Hardiansyah, PNS Pemkab Musi Banyuasin; Suhendro Saputra, PNS Pemkab Musi Banyuasin; Septian Aditya, honorer; Daud Amri, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin; dan Yuswanto, swasta.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dan pengaturan dari tersangka DRA kepada tersangka HM serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin agar memenangkan perusahaan milik tersangka SUH dan pihak rekanan lainnya dengan adanya penyetoran sejumlah fee," ungkap Ipi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH) sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Telusuri Aktivitas Keuangan PT Selaras Simpati Nusantara di Kasus Dodi Reza Alex Noerdin

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkapkan arahan dan perintah Dodi mengatur lelang proyek pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas