Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapannya terkait dugaan bisnis PCR yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Mahfud awalnya menjelaskan, bahwa situasi mencekam pada paruh pertama 2020 telah mendorong Presiden untuk mengajak peran serta masyarakat, untuk menanggulangi Covid-19 tersebut, dengan solidaritas sosial, tenang, dan kreatif. 

Waktu itu, kata dia, masyarakat seperti terteror dengan horor Covid-19. 

Ia mengatakan saat itu alat kesehatan tidak ada, masker hilang dari pasar karena ditimbun oleh pedagang gelap dan dijual dengan harga puluhan kali lipat, dan rumah sakit banyak yang menolak pasien Covid-19 karena jika pernah menerima pasien Covid bisa dijauhi orang. 

Baca juga: Sahroni Bela LBP Terkait Tudingan Bisnis PCR: Pak Luhut Sudah Jelaskan, Biar Beliau Fokus Bekerja

Selain itu, kata dia, ketika itu orang yang terkena Covid-1 dianggap aib dan membahayakan sehingga dijauhi dan dijauhkan masyarakat dan keluarganya. 

Ketika itu, kata dia, di masyarakat terjadi pengambilan paksa jenazah, baik di rumah sakit maupun di tempat pemakaman.

Lebih dari itu, kata dia, obat tidak ada dan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan juga tidak memadai. 

Dari sisi Pemerintah, kata dia, saat itu berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik untuk membeli APD dan obat-obatan. 

Kontroversi antar dokter, antar ahli agama, antar sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik.

Dalam situasi seperti itulah, kata dia, Presiden menyerukan agar masyarakat bangkit, tenang, dan berusaha secara kreatif untuk saling bantu menanggulangi Covid-19.

Baca juga: Polemik Harga Tes PCR, Begini Kata Kadin

Kemudian perguruan tinggi diminta melakukan penelitian, membuat vaksin, obat, dan APD. 

Atas seruan Presiden itu, lanjut dia, muncul kegiatan industri masker di berbagai daerah dan obat-obatan tradisional.

Selain itu, kata dia, bermunculan pula hasil penelitian kreatif dari berbagai kampus.

Dalam situasi itulah, kata dia, banyak kelompok masyarakat merespons seruan DPR termasuk LBP dan Erick yang ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI).

Semula, kata dia, LBP, Erick dan kawan-kawan membentuk sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid. 

Yayasan tersebut, kata dia, kemudian mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT GSI, kata Mahfud, antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Webinar bertajuk ‘Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap UUD 1945,’ yang digelar Masjid Kampus UGM pada Sabtu malam (13/11/2021). 

"Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat. Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya", kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Minggu (14/11/2021).

Sekarang, lanjut dia, kita sudah bisa bernafas lega dan bersyukur karena selain sudah konstitusional, kebijakan, dan langkah Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga cukup efektif. 

Di dunia internasional, kata dia, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai termasuk yang terbaik. 

"Meski begitu kita harus tetap waspada dan selalu mengikuti prokes, sampai nanti benar-benar aman. Jangan lengah, jangan lalai," kata Mahfud.