TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade bicara soal peran legislator untuk mewujudkan keadilan sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Andre mengatakan, secara konseptual keadilan sosial bisa terwujud dalam lingkup demokrasi di Indonesia bila sistem politik yang ada melahirkan pemimpin negarawan yang mampu mewujudkan sila ke 5 dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai dalam konteks legislatif, para anggota dewan memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial.

Hal itu ditempuh dengan cara menjalankan fungsi legislatif, di antaranya membuat undang-undang, menyusun anggaran dalam postur belanja APBN atau APBD, serta melakukan pengawasan.

"Jika fungsi legislatif itu dijalankan dengan baik maka keadilan sosial pasti bisa terwujud," kata Andre di forum Muktamar XII KAMMI bertema "Arah Kontribusi Alumni dalam Mewujudkan Keadilan Sosial" dalam keterangan yang diterima, Senin (15/11/2021).

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan, upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial sejatinya telah dimulai sejak Indonesia merdeka.

Baca juga: Tutup Muktamar XII KAMMI, Ketua DPD RI: Banyak Penumpang Gelap Kendalikan Indonesia

Kala itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara yang cita-cita utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, sampai detik ini cita-cita itu belum terwujud.

"Alih-alih berkontribusi menambah kas negara, banyak beredar kabar sejumlah BUMN kita bangkrut dengan mewariskan hutang triliunan rupiah. Untuk menjawab tantangan itu, saya insyaallah telah dan akan selalu menjalankan fungsi sebagai anggota parlemen," tegas Andre.

Andre yang di komisinya bermitra Kementerian BUMN, mengatakan secara konsisten untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan pelat merah itu memberikan keuntungan kepada negara, sekaligus menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat.

"Dalam urusan penanggulangan Covid-19 misalnya, kami dorong kepada holding BUMN Farmasi yang memiliki apotek dan klinik serta seluruh rumah sakit milik BUMN bisa membuka gerai vaksinasi gratis dan mengadakan tes PCR murah untuk masyarakat," tambahnya.

Pemerintah juga diminta untuk bersiap menghadapi ancaman gelombang ketiga Covid-19 dengan menyiapkan infrasturktur kesehatan.

Hal tersebut, dikatakan Andre, terbukti dengan dirinya berhasil mendorong rumah sakit BUMN membangun Rumah Sakit Modular III berkapasitas 300 ICU dan 500 bed.

Bahkan, Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Andre juga telah membantu pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitas vaksin gratis kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

"Di saat pemerintah Provinsi Sumatera Barat kesulitan mendapatkan vaksinasi, Partai Gerindra sudah melakukan vaksinasi gratis sebanyak 50 ribu dosis di 19 Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat," katanya.

"Alhamdulillah Gerindra adalah partai terbesar nomor satu di Sumbar, tentu kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran kami sebagai ketua partai, sebagai alumni KAMMI yang ditugaskan menjadi ketua partai di Sumatera Barat, tentu harus berkontribusi positif," tambah Andre.

Tak hanya soal vaksinasi dan PCR murah, Andre juga kencang menyuarakan opsi penyelamatan maskapai penerbangan kebanggan nasional, Garuda Indonesia.

Dia juga mendorong Kementerian BUMN bersikap tegas dengan melaporkan dugaan korupsi di Garuda Indonesia kepada penegak hukum.

"Itu salah satu contoh kerja nyata anggota DPR, yang tugasnya adalah bicara dan menyampaikan aspirasi di ruang rapat, mendesak mitra-mitranya melaksanakan kesepakatan rakyat, bukan bicara di Twitter atau Facebook seakan-akan anda bukan pejabat negara. Jadi anggota DPR itu hadir rapat karena di situ kita digaji oleh rakyat," tandas Andre.