TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menggelar rapat koordinasi media dan komunikasi G20 bersama kementerian/lembaga terkait di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Moeldoko mengungkapkan penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia terhadap Indonesia.

Namun ia menyayangkan, narasi tersebut masih belum banyak tersampaikan ke publik.

“Substansi ini harus mulai dimunculkan sekarang supaya publik tahu arti penting Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G20,” ujarnya.

Moeldoko menegaskan, KSP akan mendorong pengelolaan komunikasi dan isu-isu yang muncul terkait pelaksanaan G20 di Bali 30-31 Oktober 2022.

"Yang diperlukan adalah mekanisme kerja/flow dengan tim substance. Flow ini yang menghubungkan KSP dan tim komunikasi dengan apa yang diibicarakan di floor,” urainya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan perhatian khusus pada tiga isu prioritas Presidensi G20 tahun 2022 mendatang. Adopsi teknologi dilakukan untuk menjembatani kesenjangan digital.

Baca juga: Menjadi Presidensi G20, Jokowi Sebut Indonesia Setara Negara Maju

“Tiga isu prioritas di sektor digital dalam Presidensi G20 Indonesia tahun depan, yaitu pemulihan dan konektivitas pasca Covid-19, literasi digital dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara,” kata Menkominfo Johnny G. Plate pada acara Konferensi Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Johnny menjelaskan, ketiga agenda yang disiapkan kementerian yang dipimpinnya itu, pertama kali disampaikan pada diskusi Digital Economy Working Group (DEWG) setelah Indonesia mengelevasi Digital Economy Task Force (DETF) pada G20 di Trieste, Italia, yang telah berlangsung di awal Agustus tahun ini.

“Selain pembahasan DEWG, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan agenda prioritas lainnya seperti Sherpa Track dan Financial Track. Untuk Jalur Sherpa berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua I) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua II). Sedangkan Kepala Divisi Financial Track adalah Menteri Keuangan (Ketua I) dan Gubernur Bank Indonesia (Ketua II); serta Ketua Pendukung Event Organizer dijabat oleh Menko Polhukam,” terangnya.

Menkominfo juga menyatakan, secara berkala akan memberikan update kepada pemangku kepentingan/ekosistem industri dan publik mengenai perkembangan pembahasan Pokja Ekonomi Digital pada pertemuan G20.

“Kami akan melaksanakan agenda-agenda tersebut dalam 4 sesi dan 1 pertemuan tingkat menteri. Jadi, untuk tahun 2022, kita berharap pandemi Covid-19 lebih melandai, sehingga kita bisa melaksanakan implementasi kita baik secara hybrid maupun fisik,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau Presidensi G20 dari Italia, dan untuk pertama kalinya akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022, yang akan digelar pada 30-31 Oktober di Bali.

Terpilihnya Indonesia sekaligus menandakan torehan sejarah baru. Itu karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20 sejak forum ini dibentuk pada tahun 1999.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger”, pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Pimpinan Negara Besar Datang Kepadanya dalam KTT G20 dan COP26, Ada Apa?

Terdapat berbagai persiapan dan penyelenggaraan serangkaian pertemuan dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, antara lain KTT, pertemuan tingkat menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kepresidenan G20 pada 2022, Presiden Jokowi pada 27 Mei menerbitkan Keppres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kepresidenan G20 Indonesia.(*)