TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman meluruskan soal reaksi Prabowo Subianto buntut kritikan Fadli Zon ke Presiden Joko Widodo.

Fadli Zon menyindir Presiden Joko Widodo via Twitter lantaran sibuk meresmikan Sirkuit Mandalika saat banjir bandang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

"Bukan memarahi, saya diberikan tugas untuk menyampaikan bahwa terkait twit Pak Fadli Zon soal Sintang, Pak Prabowo ada memberikan teguran secara lisan melalui pak sekjen," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Seperti diketahui, Fadli Zon absen membuat cuitan semenjak ia ditegur atas kritik yang disampaikannya.

Sejumlah pihak menduga Fadli Zon tersinggung atas teguran itu.

Fadli Zon masih juga belum beraktivitas di media sosial usai ditegur partainya karena memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Sudah genap tiga hari timeline Fadli Zon sepi, padahal biasanya ia aktif menyampaikan pendapat bahkan kritiknya di Twitter pribadinya.

Dari amatan Wartakotalive.com, Fadli Zon terakhir membuat unggahan maupun me-retweet unggahan orang lain pada Sabtu (13/11/2021).

Baca juga: Ditegur Prabowo Subianto karena Kritik Presiden Jokowi, Cuitan Fadli Zon di Twitter Libur 3 Hari

Hingga Selasa (16/11/2021) siang, tak ada lagi unggahan yang tampak.

Habiburokhman pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Fadli lewat twitnya bukanlah suara dari Fraksi Partai Gerinda.

"Kami meminta maaf apabila terjadi kegaduhan dan terhadap Pak Fadli sudah disampaikan teguran secara lisan," kata legislator Komisi III itu.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai teguran terhadap para kader Gerindra merupakan hal yang biasa.

"Saya saja jubir berkali-kali kena teguran kalau dianggap menyampaikan pernyataan yg tidak pas. Jadi di situ kesimpulannya bukan benar atau salah, tapi pas atau tidak pas," pungkasnya.

Dia berharap persoalan teguran dari ketua umum kepada kadernya ini tidak perlu diperpanjang.

Baca juga: Sarankan Fadli Zon Tak Diam Ditegur Prabowo karena Kritik Jokowi, Pengamat: DPR Akan Semakin Mandul