Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan masyarakat adat Tano Batak dari Sumatera Utara datang ke Jakarta untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut dan menutup izin operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Kumpulan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL tersebut menyatakan, pihak PT TPL telah mengancam kehidupan masa depan masyarakat adat Tano Batak.

"Maksud kedatangan kami kali ini untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT TPL sekian puluh tahun kepada Kementerian/Lembaga terkait dan menuntut Presiden Jokowi segera mencabut izin dan menutup PT TPL seperti aspirasi dan tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya," kata Mersy Silalahi selaku perwakilan warga adat Tano Batak saat konferensi pers secara virtual, Rabu (17/11/2021).

Mersy mengungkapkan, setidaknya ada 40 orang yang hadir ke Jakarta melalui jalur darat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi hari ini.

Hal itu dilakukan, karena pihaknya menilai tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi pihaknya selama puluhan tahun.

Baca juga: KLHK Sanksi PT TPL Terkait Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba

"Tampaknya, aksi jalan kaki yang telah kami lakukan bulan Agustus yang lalu belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini tersebut untuk segera mencabut izin dan menutup PT TPL seperti aspirasi yang telah kami sampaikan langsung ke Presiden di Istana Negara," kata Mersy.

Dia menjabarkan, aksi serupa pernah juga dilakukan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL ini pada Agustus lalu.

Pada saat itu kata Mercy, Presiden Jokowi berjanji akan mengurusi permasalahan ini dalam waktu satu bulan.

Baca juga: Komnas HAM Akan Komunikasi dengan Polisi dan Kementerian LHK Terkait Aduan Masyarakat Soal PT TPL

Kendati begitu, hingga kini baik dari Presiden Jokowi maupun Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar belum juga menyelesaikan sengkarut yang dinilai merugikan masyarakat adat Tano Batak itu.

Atas hal itu, Mercy mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat ini, dan akhirnya kembali melakukan aksi serupa pada Rabu (17/11/2021) ini.

"Sebab itu, kami meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk segera menanggapi aspirasi kami, karna terlalu banyak kerusakan lingkungan dan praktek perampasan tanah dengan dalih klaim kawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat Tano Batak," katanya.