Tribun

PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara

Sukamta memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga Indonesia.

Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara
Puspen TNI/Puspen TNI
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. saat memberikan pengarahan dan semangat kepada personel kapal patroli Bakamla RI KN Pulau Nipah-321 sebelum berlayar menuju daerah operasi Laut Natuna Utara, di dermaga Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020). Pengamanan yang dilakukan jajarannya merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama sebanyak 13 kementerian lembaga, termasuk organisasi nelayan dan Pertamina, sebagai perwujudan kebijakan Pemerintah di Laut Natuna Utara serta sebagai landasan kerja institusi terkait sinergi dan optimalisasi pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan tersebut. (Puspen TNI) 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti soal kapal-kapal asal Tiongkok yang dalan beberapa bulan terakhir semakin sering masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Jenis kapalnya beragam, mulai dari kapal nelayan, kapal riset, kapal penjaga pantai bahkan kapal perang Tiongkok.

Sukamta meminta kedaulatan negara khususnya di Laut Natuna Utara yang masuk Indonesia agar ditegakkan.

Rakyat, dikatakan Sukamta, ingin pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Laut Natuna Utara.

"Rakyat Indonesia geram dan merasa aneh terhadap sikap pemerintah Indonesia yang santai dalam menghadapi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. Rakyat ingin kedaulatan NKRI ditegakkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, dijaga harkat dan martabat Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Selasa (23/11/2021).

Bahkan, Sukamta menyebut, jika perlu nelayan-nelayan Indonesia siap ditugaskan di garda depan wilayah Indonesia tersebut.

"Rakyat merasa malu direndahkan oleh pemimpin negara tetangga yang menyebutkan Indonesia lemah dalam menghadapi Tiongkok di Laut Natuna Utara," katanya.

Legislator PKS itu kemudian memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga Indonesia.

"Pertama, perjelas rencana strategis dalam menjaga kedaulatan di Laut Natura utara (LNU) dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ucap Sukamta.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas