Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara

Sukamta memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga Indonesia.

Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
zoom-in PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara
Puspen TNI/Puspen TNI
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. saat memberikan pengarahan dan semangat kepada personel kapal patroli Bakamla RI KN Pulau Nipah-321 sebelum berlayar menuju daerah operasi Laut Natuna Utara, di dermaga Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020). Pengamanan yang dilakukan jajarannya merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama sebanyak 13 kementerian lembaga, termasuk organisasi nelayan dan Pertamina, sebagai perwujudan kebijakan Pemerintah di Laut Natuna Utara serta sebagai landasan kerja institusi terkait sinergi dan optimalisasi pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan tersebut. (Puspen TNI) 

"Ketiga yakni dengan mengoptimalkan sekaligus menyejahterakan nelayan Indonesia khususnya nelayan Natuna. Mereka bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara," katanya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna, jumlah kapal penangkap ikan saat ini total terdapat 4.213 perahu penangkap ikan yang beroperasi di perairan Natuna.

Jumlah ini terdiri dari 1.133 perahu tanpa motor, 159 perahu motor tempel, dan 2.921 kapal motor.

Jumlah kapal masih kecil dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019 menurut data BPS Provinsi Kepri baru mencapai 87.248,25 ton padahal berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna dengan 80 persen lestari.

memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Jumlah ini masih jauh dari potensi pemanfaatan secara optimal.

"Strategi pemerintah bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan, mendorong nelayan menjadi informan ketika melihat kapal-kapal asing di ZEE Indonesia, sekaligus mendukung nelayan Natuna pemerintah harua mengoptimalkan ekosistem pendukung hasil tangkapan di LNU dan sekitarnya," tandas Sukamta.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas