Kendati Pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, namun Pemerintah akan memastikan proses hukum ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka.

Dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, poin yang keempat, Pemerintah tidak melarang siapapun untuk menilai, mengkritik, serta mengekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini.

"Baik pro maupun kontra, hal itu bisa lakukan oleh setiap warga negara sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum," kata Mahfud MD.

Baca juga: Siang Ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Temui Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Baca juga: Ketua Umum MUI Pastikan Penangkapan Zain An-Nazah Tak Pengaruhi Internal MUI

Mengingat, Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum.

"Boleh berpendapat Pemerintah tidak fair, MUI kecolongan, tapi yang membantah juga harus diberi tempat," pinta Mahfud MD.

Dan yang terakhir, Pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI, ini sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Hal ini dilakukan demi membangun Indonesia yang lebih aman, damai, bersatu di bawah ampunan dan lindungan Tuhan YME.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)