Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta pihak kepolisian menindak tegas praktik penambangan ilegal (ilegal mining), termasuk yang dilakukan warga negara asing (WNA) China.

Polisi harus mengusut jaringan WNA asing pelaku ilegal mining ini, jangan sampai hanya menindak pekerja lapangan. Polisi harus dapat mengurai peran masing-masing pihak secara transparan.

"Penindakan ini sangat penting karena ilegal mining bukan hanya berbahaya bagi kelestarian lingkungan tapi juga berpotensi merugikan negara," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Kasus Mafia Tanah, Wamen ATR/BPN Harap Ada Sensus Tanah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini mengingatkan bahwa dalam konstitusi disebutkan sumber daya alam sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sehingga semua kegiatannya harus benar-benar diperhatikan agar jangan sampai ada penguasaan secara tidak sah atas pemanfaatan SDA ini.

"Ironisnya, SDA kita sebagian masih dikeduk secara illegal oleh segelintir orang, bahkan oleh WNA China. Inikan keterlaluan," ucap Mulyanto.

Baca juga: Diminta Klarifikasi Terkait Laporan Luhut, Ini yang Dijelaskan Haris Soal Bisnis Tambang Papua

Terkait hal tersebut Mulyanto minta pemerintah secara serius membenahi persoalan tambang liar ini dan segera menata kewenangan Pemerintah Daerah di sektor penambangan minerba.

Mulyanto menambahkan peristiwa ilegal mining oleh TKA China Ini menandakan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor tambang oleh Pemerintah.

Mulyanto mensinyalir hal ini terjadi karena adanya sentralisasi kewenangan dan perizinan di sektor ini kepada Pemerintah Pusat, termasuk untuk tambang batuan dan bahan galian C. Maka patut diduga Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota lepas tangan dalam aspek pengawasan.

Baca juga: Tambang Batu-Bara Ilegal Balikpapan, Hasilkan 1.000 Metrik

"Maraknya persoalan ini sangat dipengaruhi oleh sentralisasi kewenangan di sektor minerba dan lemahnya peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan," ujarnya.

"Tentunya soal ini tidak bisa dibiarkan, Pemerintah harus segera menata soal kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya terkait surat izin penambangan batuan (SIPB) dan izin penambangan rakyat (IPR). UU yang ada memungkinkan kewenangan dan peran Pemerintah Daerah terkait penambangan minerba ini," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil menangkap lima orang pelaku penambangan batu bara ilegal. Kelimanya ditangkap di wilayah tambang Mangkal Api, Kecamatan Teluk Kepayang, pada Senin (22/11/2021) malam saat tengah melakukan aktivitas pertambangan.

Dua orang pelaku adalah WN China. Polisi juga berhasil mengamankan 11 alat berat berbagai merek dan 20 dump truck untuk dijadikan barang bukti.