Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Perindo menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terkait Pasal 173 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu.

Adapun bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta Pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK memutuskan Parpol yang tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 tetap harus menjalani verifikasi faktual.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai, putusan MK tersebut sudah bisa diprediksi sebelumnya.

"Penolakan MK ini sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Jadi buat Partai Perindo tidak ada masalah," kata Rofiq saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (25/11/2021).

Rofiq mengatakan, Perindo menerima keputusan MK tersebut.

Alasannya, Perindo telah menyiapkan diri untuk menjalani tahapan proses verifikasi.

"Perindo sejak awal mempersiapkan diri untuk verifikasi sesuai perintah undang-undang," ucapnya.

Di sisi lain, Rofiq menilai ada ketidakadilan dalam putusan MK tersebut.

Baca juga: Pemilu Tetap Serentak: MK Tolak Uji Materi UU Pemilu, Parpol Non-Senayan Wajib Verifikasi Faktual

Namun, menurutnya publik yang menilai bahwa MK tak berpihak pada keadilan.

Diketahui, Adapun partai yang tidak lolos ke Senayan yang mengajukan judicial review yakni PSI, Partai Berkarya, PBB, dan Perindo.

Keempat Parpol itu mulanya meminta MK memutuskan agar pihaknya tidak perlu melakukan verifikasi faktual pada Pemilu 2024.

Baca juga: MK Putuskan Parpol pada Pemilu 2019 Tetap Diverifikasi Faktual, Partai Bulan Bintang Kecewa

Dalam permohonannya, mereka membagi tiga golongan parpol, yaitu: