Tribun

Di Tengah Hujan Deras, Massa Tuntut Menteri LHK Temui Masyarakat Adat Tano Batak

Namun hingga menjelang akhir unjuk rasa Menteri LHK belum jua menemui masyarakat adat dari Tano Batak.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Di Tengah Hujan Deras, Massa Tuntut Menteri LHK Temui Masyarakat Adat Tano Batak
Larasati Dyah Utami
Masyarakat adat dari Tano Batak melakukan protes menuntut Presiden dan Menteri LHK tutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menghelat aksi demo dan konser Tano Batak di depan kantor KLHK, Jakarta, Jumat (26/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat adat dari Tano Batak melakukan protes menuntut Presiden dan Menteri LHK tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menghelat aksi demo dan konser Tano Batak di depan kantor KLHK, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Di tengah hujan deras, masyarakat adat dari Tano Batak bertahan, menuntut Menteri LHK Siti Nurbaya turun untuk menemui mereka dan menindaklanjuti konsesi PT.TPL yang disebut telah merusak alam Toba.

Sebanyak 40 orang perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL dari jaringan organisasi petani, buruh, lingkungan, dan mahasiswa di nasional meminta Menteri LHK menemui mereka di depan kantor LHK.

Namun hingga menjelang akhir unjuk rasa Menteri LHK belum jua menemui masyarakat adat dari Tano Batak.

Ketua aksi mengatakan bahwa dirinya mengetahui Menteri LHK ada di kantor KLHK dan meminta untuk menemui mereka.

Masyarakat adat dari Tano Batak menuntut Presiden dan Menteri LHK tutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menghelat aksi demo dan konser Tano Batak di depan kantor KLHK, Jakarta, Jumat (26/11/2021).
Masyarakat adat dari Tano Batak menuntut Presiden dan Menteri LHK tutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menghelat aksi demo dan konser Tano Batak di depan kantor KLHK, Jakarta, Jumat (26/11/2021). (Larasati Dyah Utami)

Masyarakat adat dari Tano Batak menuntut Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar untuk segera mengembalikan wilayah adat, mencabut izin dan menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

Investasi yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di 12 Kabupaten di Sumatera Utara, menurut mereka telah melahirkan berbagai praktek perusakan lingkungan.

Baca juga: Masyarakat Adat Sambangi KPK, Serahkan Dokumen Pelanggaran TPL di Danau Toba

Termasuk perampasan tanah dan ruang hidup Masyarakat Adat Tano Batak, bahkan tindak kekerasan terhadap masyarakat.

Seorang sumber mengatakan intimidasi yang berlangsung selama 3 dekade lebih tersebut juga melahirkan berbagai intimidasi dan teror terhadap masyarakat.

Masyarakat Adat Tano Batak menuding pemerintah lebih berpihak pada perusahaan ketimbang masyarakat kecil seperti mereka.

Sebab laporan perusahaan lebih cepat ditindaklanjuti ketimbang laporan masyarakat yang merasa sumber mata air mereka telah dicemari PT. TPL.

Acara dibuka sebelumnya dengan ritual yang dipimpin Mangitua Ambarita, Ketua Adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Ritual masyarakat adat batak pujian dan memuliakan Tuhan Pencipta Alam Semesta. 

Ia berharap dengan dilakukannya ritual tersebut di KLHK, Tuhan mengetuk hati nurani pemimpin negara ini untuk menindaklanjuti protes masyarakat adat Tano Batak.

"Tujuan ritual supaya tanah kami dilepaskan oleh negara melalui ketukan hati nurani daripada Tuhan. Supaya Tuhan mengetuk hati nurani pemimpin negara ini," ujarnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas