Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi maupun keterangan ahli sehingga akurat.

"Sebelum ditangkap dalam sebuah proses hukum, maka seseorang masih menjadi orang yang bebas, termasuk untuk bertemu dengan siapapun atau menghadiri acara apapun. Kita tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah," tukasnya.

Kuasa Hukum Tuding BIN Kecolongan Soal Farid Okbah Ketemu Presiden Jokowi

Kuasa hukum Farid Okbah, Ismar Syafruddin mengaku heran tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap Farid Okbah dalam dugaan tindak pidana terorisme. Padahal, dia pernah menjadi pembicara di Baintelkam Polri.

Tak hanya itu, Ismar menyatakan Farid Okbah juga pernah diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, dia menginginkan seharusnya diperlukan adanya klarifikasi terlebih dahulu sebelum penangkapan.

"Seharusnya beliau dipanggil baik-baik dan ketika dia datang ke Presiden kan hadir. datang ke Baintelkam Mabes Polri juga hadir sebagai pembicara. Tidak ada beliau mendapatkan penghargaan," kata Ismar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: BIN Jawab Tudingan Kecolongan Soal Farid Okbah Sempat Bertemu Presiden Jokowi

Karena itu, kata Ismar, Badan Intelejen Negara (BIN) dinilai kebobolan jika memang Farid Okbah terbukti menjadi kelompok teroris JI. Itulah sebabnya, ia menilai penangkapan ini merupakan tindakan kontradiktif.

"Kalau hal ini beliau terbukti sebagai salah seorang pelaku teroris, coba di mana muka teman-teman BIN, berarti kecolongan membiarkan seorang teroris masuk istana loh. Sangat berbahaya Ini, sangat kontradiktif Ini," jelasnya.

Tak hanya itu, Ismar menyatakan Ustaz Farid Okbah juga diklaim publik figur yang kerap memberikan ceramah di media sosial. Dia mengklaim, penangkapan tersangka sempat mendapatkan kecaman dari masyarakat.

"Kita tahu beliau itu public figure. Ustaz Farid Okbah itu public figure dan Anda bisa lihat di medsos bagaimana reaksi masyarakat terhadap beliau. Itu seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau restorative justice. Apalagi, kata dia, Polri telah memiliki posko Presisi.

"Kita menginginkan dari kepolisian itu ada restorative Justice itu kan katanya sudah ada presisi Kepolisian," tukasnya.