Tribun

UU Cipta Kerja

Pakar Ungkap Sederet Ambiguitas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai putusan MK tersebut mencoba mengakomodir berbagai kepentingan. 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Pakar Ungkap Sederet Ambiguitas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja
Tribunnews/Irwan Rismawan
Denny Indrayana 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada dasarnya menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik. 

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai putusan MK tersebut mencoba mengakomodir berbagai kepentingan. 

Akibatnya menjadi ambigu, tidak konsisten, dan berpotensi menimbulkan perselisihan dalam implementasinya. 

"Melakukan uji formil dengan Putusan MK 91—yaitu menilai keabsahan prosedur pembuatan undang-undang—bukan terkait isinya," ujar Denny dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021). 

MK, tutur Denny, pada awalnya terkesan tegas ketika menyatakan bahwa UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak sejalan dengan rumusan baku pembuatan undang-undang. 

Namun, karena alasan memahami 'obesitas regulasi' dan tumpang tindih antar-UU, MK memberi permakluman inkonstitusionalitas itu diberi masa toleransi paling lama dua tahun. 

Jika dalam dua tahun itu tidak dilakukan pembuatan berdasarkan landasan hukum yang baku, maka UU Ciptaker menjadi inkonstitusional secara permanen.

Denny lantas membeberkan sederet ambiguitas dalam putusan MK terkait UU Ciptaker. 

Pertama, UU Ciptaker yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, masih diberi ruang untuk berlaku selama dua tahun. 

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Di antaranya karena sudah banyak diterbitkan aturan pelaksanaan dan telah pula diimplementasikan. 

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas