Kemendagri: Konsep Kota Cerdas Harus Layak Huni dan Berkelanjutan
Pemda harus berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangunan infrastruktur kota cerdas (Smart City).
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Theresia Felisiani
“(ITE Hybrid 2021) Menyediakan forum untuk saling tukar-menukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman kerja sama dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berbasis teknologi digital. Pendekatan kota cerdas ini, terutama (diperuntukkan) bagi pemda. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen Bina Adwil Kemendagri mendukung tranformasi digital melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfataan teknologi dalam memenuhi standar layanan perkotaaan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan Kemendagri ditunjukkan sebagai National Representative Asean Smart City Network (NR ASCN).
Dengan posisi ini, menurut Safrizal, pihaknya bersama pemda harus memberikan dukungan terhadap penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G 20 pada tahun 2022.
Satu di antara agenda atau isu G20 adalah pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Baca juga: Kemendagri Temukan Dugaan Inefisiensi Penggunaan Anggaran Covid-19 di Pemda
Untuk itu, ITE Hybrid 2021 menyelanggarakan forum-forum dengan tema terkait berkelanjutan hidup manusia, seperti Smart Monitoring System for Waste Management dan Smart Infrastructure.
Safrizal menuturkan ITE Hybrid 2021 mendapatkan dukungan dari KLHK, Kementerian PUPR, Apeksi, dan Apkasi.
“Topik terkait solusi infrastruktur cerdas melalui pendekatan data analisis, feedback, dan adaptasi diharapkan membuka peluang bagi pemda. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan industri nasional maupun internasional (mendorong) untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam mewujudkan kota cerdas yang layak huni dan meningkatkan kulitas hidup yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.