TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyoroti 59 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.

Itu artinya, kata dia, 59 Kabupaten/Kota tersebut belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Artinya 59 kabupaten kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi oleh KemenPAN RB," dalam acara di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Rabu (1/12/2021).

Selain itu, kata dia, terdapat juga 6 Kabupaten/Kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tapi tahun ini tidak menyampaikan. 

Untuk itu ia mengingatkan kepada para gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi serta mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi.

"Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini secara teknis ditangani oleh Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama dari waktu ke waktu," kata Mahfud.