TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani beri jawaban soal ketidakhadirannya dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR.

Untuk diketahui, undangan tersebut diagendakan untuk membahas anggaran MPR yang belakangan dikabarkan telah dipotong Sri Mulyani.

Menyikapi hal itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketodakhadirannya dalam agenda tersebut lantaran bersamaan dengan agenda lain yang tak bisa ditinggalkan.

Baca juga: Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran yang Terus Dipotong, Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan

"Undangan dua kali, yakni tanggal 27 Juli 2021 itu, bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen."

"Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022, dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. (Sehingga) rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani di akun media sosial Instagramnya, Rabu (1/12/2021).

Mengenai tudingan memotong anggaran MPR, Sri MUlyani menjelaskan bahwa tahun 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

Sehingga, pemerintah mau tidak mau harus melakukan penghematan.

"Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah."

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," sambung Sri Mulyani.

Sementara itu, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan, Sri MUlyani menyebut bahwa akan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Baca juga: Bingung Sikap MPR, PSI Dukung Sri Mulyani: Ingin Dihormati dari Rakyat yang Diwakili Apa Nggak Malu?

Ini karena Menkeu paham betul bagaimana menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara, termasuk MPR.

Dinilai Tak Hargai MPR

Mengutip Tribunnews.com, Kamis (2/12/2021) sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah menegur Sri Mulyani karena beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR.

Sri Mulyani bahkan disebut tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

Baca juga: Penyebab Perseteruan Sri Mulyani dan Pimpinan MPR, Dipicu Pemangkasan Anggaran dan Absen Rapat

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan kedatangannya.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," sambung Bamsoet.

Staff Khusus Buka Suara

Staff Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo berharap adanya jalan keluar terkait dugaan pemotongan anggaran MPR selama pandemi Covid-19.

Untuk itu, atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Perekonomian dan pimpinan MPR sekaligus DPR dapat duduk bersama membahas hal ini.

Dengan upaya ini, kata Yustinus, inovasi dan terobosan dari semua pihak dapat tersampaikan.

Sehingga setiap uang rakyat yang masuk ke pemerintah melalui APBN, dapat dimanfaatkan dengan akuntabel dan berguna bagi masyarakat.

"Mudah mudahan concern dari para pimpinan MPR, kita coba upayakan jalan keluarnya."

"Sekaligus seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni tahun 2022, APBN kita itu zero waste budgeting."

Baca juga: Permintaan Pencopotan Sri Mulyani oleh Fadel Muhammad Sarat dan Kental Muatan Politis

Baca juga: Formappi: Pimpinan MPR Kekanak-kanakan Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran Dipotong 

"Yakni, bagaimana dengan pertumbuhan belanja yang semakin kecil dapat menghasilkan sesuatu yang besar," jelas Yustinus secara virtual di Kompas Tv, Kamis (2/12/2021).

Apalagi saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, sementara ekonomi harus tumbuh.

Sehingga, kegiatan pemerintahan harus ada penghematan demi tercukupinya hal-hal yang lebih mendasar yang tak terkecuali adalah membantu memenuhi kebutuhan rakyat.

"Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana-sini di memastikan rakyat menjadi prioritas," sambung Yustinus.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni)