TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, mengkritik MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong. 

Lucius menilai, sikap MPR itu sebagai sifat kekanak-kanakan. 

"Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan," kata Lucius kepada Tribun, Kamis (2/12/2021). 

Lucius menilai, anggaran MPR yang terus berkurang tak lantas hanya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan. 

Dia mengingatkan bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, yang notabenenya adalah juga anggota MPR. 

"Anggaran negara tak diputuskan sendiri oleh Menkeu. Ada proses pembahasan di DPR bersama dengan Pemerintah. Dan proses itu harusnya juga jadi pertimbangan MPR ketika mempersoalkan anggaran mereka," ucapnya. 

Baca juga: Saat Pimpinan MPR Kesal Anggarannya Dikurangi Lalu Minta Jokowi Copot Sri Mulyani

Lebih lanjut, pengurangan anggaran yang terjadi memang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

Kebutuhan anggaran untuk pandemi itu membuat pemerintah harus melakukan refocussing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi itu. 

"Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya," ujar Lucius. 

"Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," lanjutnya.

MPR Minta Presiden Copot dan Pecat Sri Mulyani  

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selamat di kabinet Pemerintahan. 

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).