Bima Arya: APEKSI Fokus Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Bima Arya mengatakan pihaknya fokus pada pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di daerah.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan pihaknya fokus pada pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di daerah.
Menurut Bima Arya, APEKSI fokus pada advokasi dan asistensi para penyandang disabilitas.
"Mulai dari asesmen, penyusunan kebijakan, pelatihan. Melakukan asistensi dalam dialog. Untuk pemenuhan hak hak disabilitas," ujar Bima Arya dalam webinar Respon Pandemi Covid-19 dan Bencana, Menuju Kota Inklusif Disabilitas, Senin (6/12/2021).
Menurutnya, berbagai aksi dilakukan APEKSI untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.
Wali Kota Bogor ini mengatakan sebenarnya APEKSI sejak terbentuknya Pokja Menuju Kota Inklusi 2017 telah berupaya memfasilitasi pemerintah kota untuk menjadi kota inklusi.
Baca juga: Ketua APEKSI Ungkap Kendala Pemerintah Daerah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas
"Seperti ada kegiatan tahunan untuk menuju kota inklusif. Di situ para wali kota berbagi pengalaman, gagasan serta pendokumentasian praktik baik terkait bagaimana kebijakan yang ramah bagi disabilitas di pemerintah kota," jelas Bima Arya.
Selain itu, Bima Arya mengungkapkan pihaknya berupaya membuat pembangunan kota yang tidak meminggirkan peran penyandang disabilitas.
Baca juga: Komnas Perempuan Minta Pemerintah Berikan Perlindungan dan Edukasi Terhadap Wanita Disabilitas
Meski dirinya mengakui masalah pemahaman pemerintah kota terkait para penyandang disabilitas masih menjadi kendala.
"Kami juga menyepakati proses pembangunan berkelanjutan ini harus memastikan no one left behind terutama teman-teman disabilitas," kata Bima Arya.
Kendala
Bima Arya pun mengungkap kendala pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.
Kendala pertama terkait masalah pendataan para penyandang disabilitas yang masih belum rapi.
"Yang pertama terkait pendataan. Ini tentu ada hubungannya dengan carut marut pendataan kita yang sedang dibenahi oleh dengan sangat serius oleh ibu Mensos," ujar Bima Arya.
