Tribun

Nurul Ghufron: Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum Ringan di Lidah Tapi Mahal di Pelaksanaan

Nurul Ghufron mengungkapkan alasan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini mengangkat koordinasi antaraparat penegak hukum terkait pemberantasan

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Nurul Ghufron: Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum Ringan di Lidah Tapi Mahal di Pelaksanaan
Tangkapan Layar: Kanal Youtube KPK RI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam acara Diskusi Panel bertajuk Mewujudkan Sinergi Antar-Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait sebagai Counterpartner yang Kondusif dalam Pemberantasan Korupsi pada Senin (6/12/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini mengangkat koordinasi antaraparat penegak hukum terkait pemberantasan korupsi sebagai satu dari lima tema yang ada.

Menurutnya, hal tersebut karena koordinasi antaraparat penegah hukum pemberantas korupsi masih sulit dilakukan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Diskusi Panel bertajuk Mewujudkan Sinergi Antar-Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait sebagai Counterpartner yang Kondusif dalam Pemberantasan Korupsi di kanal Youtube KPK RI pada Senin (6/12/2021).

"Itu kenapa kami lakukan karena salah satunya adalah karena ternyata koordinasi itu mudah dan ringan di lidah, tapi mahal di pelaksanaan. Oleh karena itu mengundang langsung secara khusus Pak Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan RI agar memadukan rangkaian simponi pemberantasan korupsi," kata Ghufron.

Menurutnya Indonesia sudah memiliki aparat yang jumlahnya banyak dan jaringannya luas.

Namun demikian selayaknya musik, kata dia, apabila tidak ada dirijennya maka suaranya akan sumbang meskipun masing-masing bermain dengan bagus.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Hari Antikorupsi Sedunia, Momentum Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Ghufron kemudian menjelaskan tiga hal yang diharapkan bisa dikoordinasikan dalam kegiatan tersebut.

Pertama, kata dia, adalah agar visi seluruh aparat penegak hukum menjadi satu.

Menurutnya, apabila semua aparat penegak hukum memiliki satu visi maka tidak akan ada lagi ada tumpang tindih, saling melemahkan, saling rebutan atau saling melemahkan satu sama lain.

"Beda seragamnya beda kantornya, tapi mimpinya harus sama. Kalau visinya satu apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau visinya tidak sama, bukan hanya kemudian kita tidak saling tegur sapa, bahkan saling sleding (jegal) yang terjadi," kata Ghufron.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas