TRIBUNNEWS.COM, TELUK BINTUNI - Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong upaya simultan proses penanggulangan Kemiskinan Ekstrem ke seluruh pelosok wilayah khususnya daerah-daerah pilot projek program tersebut.

Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana (PPSP) Kemendesa PDTT, Ir. Sofyan Hanafi, M. Si, beserta tim melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Konsolidasi serta Koordinasi lintas sektor itu dilakukan dalam rangka proses penggalian dan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Teluk Bintuni.

"Alhamdulillah Pemkab Teluk Bintuni telah melakukan beberapa hal dalam rangka program tersebut," kata Sofyan Hanafi saat melakukan Kunjungan Kerja di dampingi Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Matret Kokop, di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (3/12/2021).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, menyatakan apresiasinya atas kunjungan Tim Kemendesa PDTT yang secara langsung melihat kondisi riil warga Teluk Bintuni serta proses pendataan KPM dalam kontek Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

"Puji syukur Pemerintah Pusat dalam hal ini Tim Kemendesa PDTT telah berkenan turun lapangan dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan terkait upaya Pemkab Teluk Bintuni dalam program penanganan kemiskinan ekstrem," kata Wabub Teluk Bintuni saat mendampingi Tim Kemendesa PDTT turun lapangan.

Kepala Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni, Alimuddin, dalam paparan di rapat koordinasi menyampaikan terdapat 739 kepala keluarga penerima manfaat penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 25 kampung di 5 distrik.

"Kelima distrik tersebut adalah Distrik Fafurwar, Masyeta, Merdey, Moskona Utara, dan Moskona Timur. Adapun data KPM penanggulangan kemiskinan ekstrem berasal dari data penerima BLT DD tahun 2021 dan data desil 1 DTKS," kata Alimudin saat paparan data kepada Tim Kemendesa PDTT.

Di sisi lain, Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan data BPS, dalam jangka waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mampu mengurangi kemiskinan sebesar 4,78%.

Adapun beberapa hal yang mengidentifikasikan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Teluk Bintuni antara lain, rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga, lapangan pekerjaan yang terbatas sedangkan jumlah persentase penduduk dengan usia produktif tinggi, infrastruktur dasar belum memadai (belum memiliki listrik).

Selain itu, BPS mencatat beberapa fasilitas publik lainnya yang belum ada, antara lain belum memiliki toilet, belum memiliki sumber air minum layak, serta keterbatasan informasi akan akses keuangan dan sumber pembiayaan modal.

Seperti diketahui Sofyan Hanafi, M. Si beserta tim melakukan kunjungan lapangan ke Distrik Merdey yang memiliki 952 jiwa penduduk yang termasuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, yang terbagi ke dalam 151 kepala keluarga di 5 kampung.

Dalam kunjungan tersebut Sofyan menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni telah berjalan baik.

Sofyan bersama Tim Kemendesa melakukan kunjungan kerja ke Teluk Bintuni pada Kamis-Minggu (2-5 November 2021)

Sofyan menambahkan Kabupaten Teluk Bintuni tersebut diharapkan dapat mengatasi keadaan khusus dalam kontek kemiskinan ekstrem melalui pengembangan potensi desa dan penerapan program Dedi (Desa Digital) Dewi (Desa Wisata) dan Desi (Desa Sinergi).