TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mendukung pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal Presidential Threshold (PT) nol persen.

Menurut Abdul Rachman Thaha mengatakan bila ruang korupsi terbesar ada di gelanggang politik.

"Kenapa saya mengatakan di gelanggang politik karena saya pernah di partai dan sangat paham hal-hal seperti ini, kita harus memberikan apresiaisi terhadap Ketua KPK yang begitu cerdas dan punya keinginan dan kemauan untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini, ada baik PT itu nol persen," kata Abdul Rachman Thaha dalam keterangan yang diterima, Senin (13/12/2021).

Ia pun menyinggung soal mahar politik yang membuat biaya politik menjadi mahal dan menimbulkan kejahatan dalam berdemokrasi.

Menurut dia, PT nol persen bisa mendorong biaya politik menjadi murah dan menciptakan ruang demokrasi yang sesungguhnya.

"Tidak ada lagi biaya demokrasi itu mahal. Justru dengan adanya mahar menimbulkan kejahatan kriminal berdemokrasi," katanya.

Baca juga: Firli Ngadu ke Jokowi KPK Kurang Personil, MAKI: 57 Pegawai yang Teruji Malah Ditendang dengan TWK

Bukan hanya itu, ia pun menyoroti soal mahar politik.

Menurutnya, seseorang yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada harus menyiapkan uang yang tidak sedikit.

"Yang mana kita ketahui mau maju mencalonkan Pilkada saja itu sampai milyaran untuk mendapatkan perahu sehingga mendapatkan rekomendasi partai untuk dicalonkan, ruang-ruang inilah menjadikan sebuah ruang korupsi yang sangat merusak sistem berdemokrasi yang sejatinya," katanya.

Mengenai pernyataan Firli, ia melihat bahwa pernyataan Ketua KPK sebetulnya bukannya ingin mengurusi persoalan PT.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Presidential Threshold Mestinya 0 Persen, Gerindra: Enggak ada Masalah

Tapi jauh lebih dari itu, menurut dia, Ketua KPK melihat bahwa ruang korupsi yang paling besar ada pada kriminal demokrasi.

"Saya memberikan gambaran saja ketika kita mau maju Pilkada lantas ada cukong atau pemilik modal yang besar membiayai kita yang mengurusi semua kelengkapan, sehingga kita menjadi calon dan terpilih. Apa jaminannya kedepan terhadap cukong tersebut pasti ada sebuah deal-deal kedepannya, pada akhirnya kita kedepan menjadi pemimpin yang tersandra oleh cukong pemodal itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.

Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).