Ketiga, mengalihkan percakapan atau kritik dari masalah penting. Keempat, memotori pembagian dan polarisasi. Kelima, menekan partisipasi melalui serangan atau pelecehan pribadi.

Dalam penelitian itu, buzzer disebut sebagai pasukan siber, yakni instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online.

Penelitian ini secara komparatif memeriksa organisasi formal pasukan siber di seluruh dunia dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik.

Dalam laporan tersebut, pihaknya memeriksa aktivitas pasukan dunia maya di 70 negara, termasuk Indonesia.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya variasi di berbagai negara mengenai skala dan rentang waktu pemanfaatan tim buzzer.

Di beberapa negara, tim muncul untuk sementara waktu di sekitar pemilihan atau untuk membentuk sikap publik seputar acara politik penting lainnya.

Proyeksi Politik di Sisa Era Jokowi, BRIN: Buzzer Akan Tetap Saling Serang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan proyeksi kehidupan politik di sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan masih muncul gangguan 'perang proxy' yang melibatkan para buzzer.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor menyebut perang proxy yang dilakukan para buzzer masih akan saling serang untuk membungkam kritik dan memunculkan versi kebenarannya sendiri.

"Termasuk adanya gangguan 'perang proxy' yang melibatkan para buzzer untuk saling serang dan juga membungkam kritik dan mencanangkan satu versi kebenaran," ucap Firman dalam diskusi daring 'Setelah 2 Tahun Jokowi-Maruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politk', Jumat (22/10/2021).

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Dinilai Mampu Jawab Tantangan Pandemi Covid-19

Kata Firman, kelompok buzzer ini masih akan terus bergulat dengan lingkungan yang tidak kondusif.

Hal ini membuat konsolidasi civil society masih akan tercerai - belai (scattered) bahkan kerang saling silang.

"Secara umum kalangan ini masih terus bergulat dengan lingkungan yang tidak kondusif," ucapnya.

JK: Buzzer Berdampak Negatif Bagi Demokrasi Indonesia