Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ingin Kepala Daerahnya Kuatkan Koperasi, PDIP Gandeng Kemenkop dan LPDB

PDIP mendorong kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menguatkan peran koperasi.

Penulis: Johnson Simanjuntak
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ingin Kepala Daerahnya Kuatkan Koperasi, PDIP Gandeng Kemenkop dan LPDB
Istimewa
Webinar PDIP yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Untuk mewujudkan itu, PDIP menggandeng Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Komitmen PDIP itu disampaikan saat menggelar webinar yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo.

Hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar, serta Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.

Kegiatan dilakukan secara hybrid dari Kantor Pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi.

Sebab, dengan pengembangan koperasi, masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraannya.

Baca juga: PDIP Perkuat Pribadi yang Berkebudayaan Guna Hadapi Intoleransi dan Radikalisme

Berita Rekomendasi

"Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih Partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto.

Hasto menerangkan program-program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dia juga melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menitipkan pesan kepada jajarannya untuk mendorong ekonomi rakyat.

"Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka," jelas Hasto.

Baca juga: Anggota DPR dari PDIP Nyaris Terendam Lumpur Saat Dampingi Risma Kunjungi Lokasi Banjir di Lombok

Politikus asal Yogyakarta itu juga menganggap negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin dalam Konstitusi.

Karena itu, peran koperasi sangat sentral.

"Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berazaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakekat demokrasi ekonomi," kata Hasto.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas