Hasto juga menyampaikan kepada Teten bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus menggelorakan kedaulatan pangan.

Baca juga: Persiapan Menuju Pemilu 2024, PDIP Gembleng DPC Partai dengan Pelatihan

Selama pandemi seluruh kepala daerah partai wajib menanam 10 tanaman pendamping beras.

"Selama pandemi Ibu Ketua Umum mengeluarkan instruksi untuk menanam tanaman yang bisa dimakan. Maka di sini banyak kepala daerah yang menjadi praktisi bagaimana menjadikannya tanah-tanah yang tidak produktif, ditanam dengan tanaman yang bisa di makan. Contoh Kota Semarang, itu menjadi wahana bagi upaya untuk mendorong ekonomi rakyat melalui pertanian kota," kata Hasto.

Sementara itu, Menteri Teten menilai konsep ekonomi berbasis koperasi yang digagas Soekarno-Hatta sejalan dengan spirit gotong royong yang selama ini menjadi landasan ideologis seluruh kader PDIP.

Menurut Teten, terjemahan ekonomi koperasi, ide awalnya berangkat dari asas kekeluargaan yang mana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

“Karena menurut evaluasi kami, tidak mungkin membangun sektor pangan kita yakni mendukung gagasan besar dari Bung Karno berkaitan kedaulatan pangan. Saya paham betul kader PDI Perjuangan yang punya konsep kuat soal ini,” kata Teten.

Teten pun memaparkan bagaimana, pihaknya mendorong petani masuk koperasi.

Hasil pangan dari para petani dikonsolidasikan dengan konsep korporatisasi usaha.

Dengan begitu, petani tidak langsung menjual hasil produksi taninya ke pasar, tapi melalui koperasi. Karena selama ini, dengan petani langsung menjual hasilnya ke pasar, pasar lah yang mengendalikan harga.

“Petani tidak akan sejahtera kalau dia bertani sendiri-sendiri dengan skala yang sempit. Karena itu maka ide korporatisasi ini bagaimana mengonsolidasi petani-petani perorangan dalam skala sempit, bergabung ke skala ekonomi lebih besar,” kata Teten.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan kolaborasi dengan kepala daerah sangat dibutuhkan.

Dia menyebut kepala daerah yang mengetahui bagaimana bentuk koperasi yang sehat, sistem operasional yang baik, dan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

"Kami berterima kasih, acara ini memfasilitasi progam LPDB karena tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kolaborasi dengan kepala daerah," jelas Supomo.