TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Muajelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberikan kritik terkait penguasaan lahan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjawab pernyataan Anwar.

Jokowi menyebut, bahwa soal penguasaan lahan bukan dirinya yang membagi.

Pada momen Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, Anwar Abbas menyampaikan indeks Indonesia bidang pertanahan yang  memprihatinkan, yakni 0,59.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden pun memberikan tanggapan di dalam forum itu.

Dikatakan, apa yang disampaikan oleh Waketum MUI ini benar, namun Jokowi juga memberikan sanggahannya.

“Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membaginya," ucap Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (12/12/2021).

"Ya harus saya jawab. Harus saya jawab.”

“Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," lanjutnya.

Baca juga: Jokpro Regional Jawa Tengah, Gelar Deklarasi Dukung Jokowi-Prabowo Maju Pilpres 2024

Baca juga: Survei Indopol: 60,50 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf Amin 

Presiden menambahkan, saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah.

“Saat ini kita sudah mempunyai bank tanah, akan kita lihat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan semuanya.”

“Mungkin Insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu, yang ditelantarkan itu banyak sekali."

“Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” katanya.

Jokowi juga mempersilahkan kepada siapa pun yang memerlukan lahan dalam jumlah besar untuk menyampaikan pada dirinya.

“Kalau ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya, akan saya carikan.”

"Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan. Saya akan berusaha untuk memberikan itu, Insya Allah,” ucap pria yang pernah menjabat Wali Kota Solo ini.  

“Karena saya punya bahan banyak, stok. Tapi nggak saya buka ke mana-mana. Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas,” lanjutnya.

Anwar Abbas  Soroti Kesenjangan Sosial di Tengah Masyarakat dalam Kongres Ekonomi Umat

Diberitakan Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti ketimpangan yang terjadi pada masyarakat lapisan bawah dalam forum Kongres Ekonomi Umat II pada 2021.

Menurutnya, selama ini telah terjadi kesenjangan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat yang berada pada level usaha mikro dan ultra mikro tampak belum begitu terjamah terutama oleh dunia perbankan, sehingga kesenjangan sosial di tengah masyarakat semakin terjal,” ujar Anwar di Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Anwar menyoroti indeks gini ekonomi yang berada pada angka 0,39 dan dalam bidang pertanahan 0,59.

Padahal jumlah usaha besar hanya 0,01 persen, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 5.550 dengan total aset di atas Rp 10 miliar.

Baca juga: Sinergi Perbankan Syariah dengan Industri Diharapkan Pacu Potensi Pasar Halal

Lalu, usaha menengah sebanyak 0,09 persen dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 60.702, total aset lebih dari Rp 500 juta.

Kemudian, usaha kecil jumlahnya hanya 1,22 persen dengan jumlah pelaku sebanyak 783.132, total aset diatas Rp 50 juta.

“Jadi total mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan adalah hanya sekitar 1,32 persen atau 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah UMKM besarnya adalah 98,68 persen dan itu boleh dikatakan belum diurus dengan baik,” jelas Anwar.

Menurutnya, jika kondisi itu terjadi maka akan menciptakan sesuatu yang tidak baik karena akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tajam.

MUI pun mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

“Ini penting dilakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha bertransformasi dari bentuk piramid menjadi belah ketupat, yang mana jumlah pelaku usaha menengah ke atas cukup dua persen, menengah ke bawah tiga persen, dan menengah sebanyak 95 persen,” kata Anwar.

Sementara itu, Wakil Sekjen MUI, Muhammad Azrul Tanjung, menyoroti agar jangan sampai terjadi intoleransi di dalam bidang ekonomi.

Selama ini umat Islam kerap dipojokkan dengan kata-kata intoleran.

Padahal kenyataannya, sudah terjadi intoleransi di bidang ekonomi terhadap umat Islam.

Pasalnya, umat Islam yang mayoritas di Indonesia justru menjadi minoritas dalam hal ekonomi.

“Jangan sampai umat Islam selalu berada pada posisi menengah ke bawah. Untuk itu perlu upaya bersama agar dapat meningkat levelnya menjadi menengah bahkan naik tingkat menjadi usaha besar,” katanya.

MUI beserta ormas Islam memiliki komitmen untuk membangkitkan ekonomi umat.

Azrul berharap jangan ada lagi anggapan bahwa umat Islam itu selalu di bawah dalam hal ekonomi dan semuanya harus mempunyai kesempatan yang sama.

Diketahui, Kongres Ekonomi Umat II mengangkat tema mengenai Arus Baru Penguatan Ekonomi dan diselenggarakan di Jakarta pada 10 Desember hingga 12 Desember 2021.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fahdi Fahlevi, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait MUI dan Presiden Joko Widodo