Laporan Wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre of Intelligence Strategic Studies, Ngasiman Djoyonegoro mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap para pejabat dan ASN di kementerian dan lembaga negara yang diduga tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.

"Saya dulu pernah menulis supaya ada audit forensik terhadap aparat dan ASN kita. Supaya yang sudah beda dengan ideologi Pancasila tidak melenceng lagi," ungkap Ngasiman dalam Seminar Publik bertajuk 'Moderasi Beragama dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia' yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, kementerian dan lembaga negara, terutama BUMN menjadi sasaran empuk kelompok radikal masuk dan mempengaruhi para pejabat dan pegawainya.

"Mereka menggunakan pola-pola pendekatan yang kelompok dan top manejerial di lingkungan kementerian dan lembaga negara terutama di BUMN kita," tuturnya.

Baca juga: Ngasiman Djoyonegoro: Bonus Demografi Merupakan Berkah, Harus Disambut Penuh Optimisme

Sebab itu, ia berharap agar manajemen masjid-masjid BUMN dapat menutup celah potensi masuknya kelompok Intoleran, radikal dan terorisme melalui penerapan moderasi beragama.

"Saya berharap di beberapa BUMN kita itu, komisaris terutama, ada manajemen di mesjid mereka itu betul-betul diterapkan moderasi beragama supaya kelompok-kelompok dan aparat kita yang di kementerian itu bener-benar total dalam hal mendukung ideologi Pancasila serta menolak paham Intoleransi, radikal dan Terorisme," jelasnya.

Ia juga meminta agar moderasi beragama dengan roadmap yang disusun Kementerian Agama dan lintas sektoral segera diterapkan.

Terlebih, polarisasi akibat perbedaan pilihan politik menjelang 2024 semakin massif.

"Jangan sampai roadmap sudah dibikin tidak dijalankan, akhirnya sia-sia. Apalagi menjelang elektoral 2024, polarisasi benar-benar massif.

Dan supaya tidak terdadak-dadak aparat kita, sejak dini harus menjadi sebuah langkah yang dijalankan. Kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring melebar ke negara kita.

Kita tetap menjaga persatuan dengan kemajemukan yang sudah berjalan yang sudah diterima oleh semua komponen bangsa," paparnya.

Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat Makmun Rasyid mengungkapkan tentang makna moderasi beragama.

Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderatkan agama, tetapi memoderasi cara kita mengimplementasikan agama dalam konteks NKRI.