TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Kota Negara baru direncanakan bakal pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Maret 2024 mendatang.

Rencana waktu pemindahan itu berdasarkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang kini sedang dibahas bersama DPR dan pemerintah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Fraksi PKS Hamid Noor Yasin mengatakan, sangat berat jika pemindahan ibu kota dilakukan pada tahun 2024.

Ia menilai rencana tersebut sangat tergesa-gesa, cenderung dipaksakan.

Apalagi saat pandemi yang belum mereda, katanya, butuh ratusan triliun untuk membangun ibu kota negara baru, mulai dari infrastruktur hingga memindahkan para aparatur sipil negara (ASN).

"Ini tentu sangat membebani, dan ketika dalam pembahasan di pansus itu, proses perpindahan itu direncanakan di semester pertama bulan Maret 2024, saya rasa ini sangat berat sekali," kata Hamid dalam diskusi daring bertajuk 'RUU IKN Dikebut, Ambisi atau Proyeksi', Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Fuad Bawazier: Pemindahan Ibu Kota Negara Tunda Saja, Ganti Pemerintahan Selesai Cerita

Disebutkan Hamid, pembiayaan perpindahan ibu kota negara membutuhkan angka hampir Rp 500 triliun. 20 Persen di antaranya akan dibebankan pada APBN.

"Jadi memang kita harus proporsional memandang permasalahan yang berat itu. Jangan digampangkan, jangan disepelekan, ini kayaknya kalau bahasa Jawa nya kebat kliwat (jangan terburu-buru)," katanya.

Hamid menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara pada 2024 sulit terwujud dan dipaksakan.

Dia mengibaratkan rencana itu seperti cerita rakyat Bandung Bondowoso.

Cerita rakyat itu mengisahkan pembangunan seribu candi dalam semalam, oleh Bandung Bondosowo dan dibantu oleh pasukan jin, namun berakhir dengan kegagalan.

"Masa nanti kita akan pindah di 2024 di semester pertama. Ini sepertinya kayak simsalabim, seperti ada pasukan Bandung Bondowoso, kira-kira begitu. Jadi sesuatu yang membuat kami menjadi berat," katanya.

Ia menyebutkan, fraksi PKS sejak awal memandang tak ada urgensi memindahkan ibu kota negara.

Baca juga: Ketua Komite I DPD RI: Pemindahan Ibu Kota Negara akan Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat di Kaltim

"Memang sejak awal PKS memandang bahwa pemindahan ibu kota ini belum urgen di saat ini, artinya Jakarta itu masih siap, masih sangat layak untuk (menjadi) ibu kota negara," kata Hamid.

Dikatakan Hamid, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat pandemi, seharusnya pemerintah fokus dengan pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi, beban utang pemerintah yang sudah lebih dari Rp 6.000 triliun, perpindahan ibu kota negara menjadi sangat tidak mendesak.

"Kemudian kondisi bangsa kita yang memiliki beban utang yang sangat tinggi, ada Rp 6.687,28 triliun utang bangsa kita. Kemudian kebutuhan perpindahan ibu kota itu kalau dihitung sangat besar sekali mulai dari penyiapan infrastruktur dan lain sebaginya bahkan angkanya hampir Rp 500 triliun yaitu Rp 466 triliun," katanya. (Tribun Network/Chaerul Umam/sam)