Saat Orang-orang Berduit Habis Jalan-jalan di Luar Negeri Tapi Minta Gratis Karantina di Wisma Atlet
Para wisatawan dari luar negeri yang memaksa menjalani karantina kesehatan di Wisma Atlet beralasan tidak memiliki uang.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta Letkol Agus Listiono menyebut ada 50-60 wisatawan yang memaksa untuk dimasukkan ke Wisma Atlet per harinya.
Untuk kemarin saja, Selasa (21/12/2021), ada 57 wisatawan yang akhirnya dimasukkan ke Wisma Atlet.
Para wisatawan dari luar negeri yang memaksa menjalani karantina kesehatan di Wisma Atlet beralasan tidak memiliki uang.
"Alasannya uang, rata-rata itu (wisatawan minta karantina di Wisma Atlet) tidak punya uang," kata Agus dalam rekam suara, Rabu (22/12/2021).
Baca juga: WNI Curhat Diskriminasi Karantina, Menunggu Berjam-jam hingga Nginap di Parkiran Wisma
Padahal, menurut Agus, mereka yang meminta untuk karantina secara gratis bertolak belakang dengan penampilannya atau latar belakang perjalanannya di luar negeri.
"Dari segala penampilan glamor dan sebagainya, itu bisa ke luar negeri, jalan-jalan. Dilihat dari paspornya, dilihat dari penampilan, itu berhak (karantina) di hotel, bukan karantina di wisma," papar dia.
"Kalau menurut kami, melihat dengan kenyataan yang ada bisa ke luar negeri, harusnya bisa bayar hotel," terang Agus dilansir dari Kompas.com.
Pihak Agus pun tak memiliki solusi untuk wisatawan yang mengaku tidak memiliki duit dan meminta untuk karantina di Wisma Atlet.
Saat ditanya apakah diizinkannya para wisatawan untuk karantina di Wisma Atlet adalah bentuk pelonggaran, Agus membantahnya.
Dia khawatir disebut arogan sehingga mengizinkan para wisatawan karantina di wisma.
"Bukan ada kelonggaran. Mau tidak mau, apabila Mas itu kan bagaimana? Digitukan (tidak diizinkan karantina di Wisma Atlet) aja, saya dibilang tidak manusiawi. Nanti saya sebagai petugas dibilang arogan," terang Agus.
Karena tidak ada solusi, pihak Agus mengaku terpaksa memasukkan penumpang dari luar negeri ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina kesehatan dengan syaratnya, mereka ditempatkan di akhir antrean.
"Yang bersangkutan (wisatawan) itu tidak berhak untuk (karantina) di wisma," ucap Agus dalam rekaman suara, Rabu (22/12/2021).
"Saya memiliki antisipasinya. Dia saya sendirikan, saya kelompokkan, untuk mengikuti jalur setelah yang berhak ke wisma. Dia yang paling terakhir untuk saya kirim ke Wisma (Atlet)," sambung dia.
Menurut dia, banyak wisatawan, terutama warga negara Indonesia (WNI), yang tak memahami aturan soal kelompok yang berhak menjalani karantina kesehatan di Wisma Atlet.
Tak sedikit di antara mereka yang memaksa untuk dikarantina di Wisam Atlet.
"Banyak wisatawan khususnya WNI yang tidak memahami siapa saja yang boleh ke wisma. Namun, dia memaksakan diri ke wisma," ujar Agus.
Padahal, dalam Ketentuan soal karantina kesehatan tersebut tercantum dalam surat edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut jelas, bahwa penumpang dari luar negeri yang bukan pekerja migran Indonesia, pelajar, atau aparatur sipil negara (ASN) diketahui wajib melakukan karantina kesehatan di hotel yang berbayar.
Sindiran Luhut
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan akan menindaktegas kepada masyarakat yang enggan menjalani karantina di hotel-hotel yang ditunjuk oleh pemerintah.
Terlebih diketahui, orang-orang yang harus menjalani masa karantina tersebut malah mampu menggelontorkan uangnya untuk berbelanja di luar negeri.
"Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tetapi tidak mau dikarantina di hotel. Padahal dia bisa. Dia minta dikarantina di Wisma Atlet karena gratis. Ini kami akan mengambil tindakan orang-orang yang seperti ini," kata Luhut dalam keterangan pers terkait evaluasi PPKM secara virtual, Senin (20/12/2021).
Luhut kembali memaparkan, untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah akan kembali menyiapkan tempat karantina tambahan untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.
"Pemerintah juga akan mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke Tanah Air," ucapnya.
Luhut klaim kasus Covid-19 Indonesia masih rendah walau Omicron masuk
Terkait dengan perkembangan kasus Omicron yang terjadi di Indonesia, Luhut mengklaim bahwa kasus Covid-19 masih berada pada tingkat yang rendah.
"Hari ini, Indonesia telah melawati 157 hari sejak puncak kasus varian delta yang lalu. Angka Rt juga masih menunjukkan terkendalinya pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, kasus aktif dan perawatan di rumah sakit Jawa-Bali masih menunjukkan tren penurunan.
Sedangkan cakupan vaksinasi umum dan lanjut usia (lansia) di wilayah yang Luhut tangani diklaim terus meningkat.
"Namun pemerintah juga terus mendorong beberapa daerah di Jawa dan Bali yang tingkat vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen," tuturnya.
Sumber: Kompas.TV/Kompas.com