Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj membeberkan bagaimana pesantren-pesantren yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia tidak ada yang terpapar aliran radikalisme.

Hal ini ditegaskannya saat memberi laporan pertanggungjawaban dalam rangkaian Muktamar ke-34 NU di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Said Aqil mengatakan PBNU memahami radikalisme disebabkan akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.

Pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku, dikatakan Said Aqil, biasanya dibangun oleh pengetahuan yang sempit pula.

Baca juga: Sidang Pleno 1 Muktamar Sepakati Syarat Calon Ketua Umum PBNU, Harus Didukung Setidaknya 99 Suara

Pendidikan yang dibangun pun kerap belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang ternyata malah disalahgunakan.

"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil, Kamis (23/12/2021).

Pihaknya lebih lanjut juga mendukung lahirnya Undang-Undang Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.

Dia mengampanyekan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU untuk membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya.

"Sebab paham radikalisme banyak menyusup melalui dunia pendidikan," lanjut dia.

Selain itu, dikatakan Said, PBNU juga meminta agar Kemenkominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme.

"Karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," tegas dia.

Dia mengatakan selama kepemimpinannya yang sudah dua periode, NU aktif menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia.

"Lewat berbagai pengamalan dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia," katanya

"Kiprah NU dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebhinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," ujar dia.

Dalam konteks keindonesiaan, Said menyebut NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara.

Terbukti hingga kini, lanjutnya, NU berkomitmen menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," kata dia.

"NU mendukung pemerintah membubarkan organisasi yang berkeinginan mengusung khilafah di Indonesia. NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Penggagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," tutur Said Aqil.

Suasana Muktamar

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama kini tengah memasuki rapat pleno laporan pertanggungjawaban dan pemilihan Ketua Umum PBN.

Diketahui rangkaian agenda tersebut hingga nanti malam akan berjalan tertutup.

"Mayoritas agenda muktamar pada umumnya dapat diakses secara publik. Adapun sidang tata tertib, laporan pertanggungjawaban, dan sidang pemilihan pucuk pemimpin NU digelar secara tertutup karena internal organisasi," ujar Imam kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Adapun sidang laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepengurusan PBNU yang bakal demisioner.

Mereka di antarnya Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Kedua nama di atas juga sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.

Sebagai informasi jiga, pada Rabu malam, rapat pleno 1 yang membahas tata tertib pu  berjalan tertutup.

"Memang ada perbedaan pendapat yang cukup tajam saat perumusan tatib (tata tertib), tapi kondisi perbedaan aspirasi itu masih jauh dari kata ricuh, apalagi sampai main fisik," kata Imam.

Untuk selanjutnya, agenda Muktamar akan diisi sidang-sidang komisi yang terbagi dalam enam komisi.

Keenam komisi tersebut adalah komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhu’iyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqi’iyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi.