TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik terhadap rencana aksi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terus bergulir.

Setelah sebelumnya Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) dan Asosiasi Driver Online (ADO), sekarang Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga berpendapat sama.

“Semestinya, sebagai anak bangsa, serikat pekerja bisa menahan diri. Jika sampai melakukan aksi mogok kerja, orang lain akan kesulitan mencari nafkah. Termasuk anggota kami di Organda, awak angkutan umum, dan masyarakat kecil,” terang Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Ariyono, melalui keterangannya kepada media hari ini (27/12/2021).

Menurut Ateng, rencana aksi serikat pekerja Pertamina tersebut memang berdampak sangat luas.

Efek domino yang dihasilkan juga sangat besar. Tidak hanya transportasi darat yang terdampak, tetapi juga sektor lain.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat kecil juga menerima akibat yang luar biasa. Apalagi, hal ini dilakukan pada saat pandemi.

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Sayangkan Rencana Aksi yang Disampaikan FSPPB

Menurut Ateng, selama pandemi, pengusaha angkutan sangat terpukul.

Tetapi demi melayani masyarakat, angkutan mencoba tetap bertahan.

Begitu pula dengan awak angkutan, mereka juga tengah berjuang.

“Makanya, kalau tiba-tiba serikat pekerja Pertamina melakukan aksi, tentu ini berlebihan,” ujarnya.

Ateng menilai, rencana aksi FSPPB memang berlebihan. Kalau pun terkait hak karyawan, harusnya bisa dibicarakan secara internal dengan pihak manajemen.

Terlebih, taraf kesejahteraan karyawan Pertamina memang sudah sangat tinggi, dibandingkan karyawan dari institusi lain.

 Hal ini sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus sebelumnya, karyawan Pertamina bisa mendapatkan 20 kali take homepay atau setara dengan 39 kali gaji pokok.

Apalagi kalau dikaitkan dengan tuntutan untuk meminta Direktur Utama Pertamina mundur, menurut Ateng sudah tidak masuk akal dan sangat tidak normatif.

Baca juga: Rencana Aksi FSPPB, Ketua Komisi VII DPR: Utamakan Kepentingan Masyarakat

“Tuntutan mundur dirut sudah tidak prinsip dan normatif. Karena mereka bukan penentu. Mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Mencoba menekan untuk “kepentingan”. Ini yang membuat aksi mereka itu tidak jelas. Dan apapun, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil,” ujar Ateng.

Untuk itulah Ateng meminta serikat pekerja Pertamina membatalkan aksi dan berdialog dengan Pertamina.

Di sisi lain, Ateng percaya bahwa manajemen Pertamina bisa melakukan antisipasi dampak yang akan muncul.

 “Kami masih percaya bahwa manajemen Pertamina bisa mengantisipasi,” pungkas Ateng.

Sebelumnya beberapa pihak juga telah mengingatkan FSPPB atas rencana aksi mereka tersebut.

Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, misalnya, meminta FSPPB untuk membatalkan rencana aksi.

Aksi tersebut, menurut Tri, bisa menjadi semacam sabotase, karena merupakan masa liburan panjang, di mana stok bahan bakar minyak (BBM) harus cukup tersedia.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syarafil, juga mengecam rencana aksi. Sebab, rencana tersebut berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk kepada pengemudi online.

Baca juga: FSPPB Minta Dirut Pertamina Dicopot, SP BUMN: Jangan Langkahi Kewenangan Kementerian BUMN

Sebelumnya FSPPB menyatakan akan tetap melakukan rencana aksi, walaupun Kementerian BUMN melarang aksi tersebut.

Rencana aksi akan dilakukan Rabu 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2021.

Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyampaikan, alasan dilakukannya aksi tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pertamina (Persero) antara Pengusaha dan Pekerja yang diwakili oleh FSPPB.