TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam hitungan hari, tahun 2021 akan segera berlalu.

Momentum pergantian tahun selalu bisa digunakan untuk melakukan refleksi, memikirkan kembali kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam setahun sembari melihat pesan-pesan tersirat dan tersurat dibaliknya. 

Pesan-pesan itu diharapkan akan menjadi pelajaran berharga untuk perjalanan tahun selanjutnya. 

Sebagai lembaga negara sekaligus lembaga perwakilan rakyat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di parlemen selalu berhubungan dengan publik. 

Karena itu refleksi publik atas peristiwa-peristiwa di parlemen juga penting untuk menilai seberapa DPR telah melaksanakan tugas-tugas pokok mereka sesuai dengan rencana mereka sekaligus sesuai dengan harapan publik. 

Baca juga: Kata Istana Soal Video Warganet yang Mengaku Kaca Spionya Dirusak Paspampres

Baca juga: Survei PRC: 51,8 Persen Publik Puas Kinerja Kabinet Indonesia Maju, TNI Lembaga Berkinerja Terbaik

Oleh karena itu sebagai bagian dari publik sekaligus menjadi lembaga yang secara khusus mengontrol kinerja DPR, FORMAPPI menyampaikan beberapa butir refleksi atas kinerja dan juga kebijakan-kebijakan maupun kejadian-kejadian yang terjadi di DPR.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR, catatan FORMAPPI sepanjang tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja DPR tak cukup memuaskan. 

Dalam beberapa hal kondisi DPR dengan keanggotaan fraksi-fraksi koalisi yang dominan, proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan kebijakan di parlemen memang menjadi sangat efektif. 

"Belum satu pun kebijakan negara yang diputuskan DPR berlangsung alot, penuh perdebatan sengit hingga deadlock. Bahkan proses pembahasan sejumlah kebijakan seperti RUU, RAPBN maupun pertanggungjawaban APBN tidak berlangsung lama dan menegangkan," demikian catatan Formappi yang diterima Tribunnews, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: 2 Kejadian Viral di SPBU: Kabur Setelah Isi Bensin Rp 200 Ribu dan Konsumen Marahi Petugas Curang

Baca juga: PDIP Pastikan Bakal Berkoalisi pada 2024: Tak Mungkin Kami Sendirian

Hampir semua bisa dibahas secara singkat dan tanpa perdebatan seru hingga waktu pengesahan.

Tentu saja ketika kebijakan yang dihasilkan menguntungkan warga, maka proses yang efektif tersebut patut diapresiasi. 

Dan sesungguhnya cita-cita pemilu serentak Presiden dan DPR memang dimaksudkan agar proses pembahasan dan penetapan kebijakan di DPR bisa efektif. 

Akan tetapi proses yang efektif sebagaimana tercermin dari gampangnya kebijakan dibahas dan diputuskan DPR lebih memperlihatkan wajah DPR yang tak berdaya, tumpul, tak punya sikap kritis dan tegas serta “manut” pada pemerintah. 

Cepatnya proses pembahasan dan mudahnya DPR menyetujui sebuah kebijakan tak selalu karena kebijakan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang serta mempertimbangkan kepentingan publik.