Peran pimpinan untuk memfasilitasi pembahasan RUU maupun pelaksanaan fungsi-fungsi DPR lainnya justru menjadi penghambat. Apalagi ketika informasi mengenai kesibukan pimpinan tertentu untuk kepentingan politik pribadi lebih mendominasi di ruang publik dibandingkan dengan mengurus pengkoordinasian kerja-kerja parlemen, maka tak mengherankan jika banyak agenda parlemen menjadi terbengkelai. Persetujuan pimpinan untuk mengesahkan Pansus RUU IKN dengan mengabaikan aturan Tatib juga adalah bukti kekurangprofesionalan Pimpinan menjalankan tugas.  

Dengan semua catatan di atas, FORMAPPI melihat DPR meleset dari apa yang diharapkan.

Kekuasaan DPR yang begitu besar menjadi tak berarti ketika hanya diabadikan untuk kepentingan mereka sendiri dan elit di partai politik.