Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ormas PROJO, Budi Arie Setiadi menyampaikan refleksi sekaligus pijakan dalam menyongsong 2022 di penghujung tahun 2021. 

Budi Arie mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menapaki ujian berat untuk mengatasi pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2021.

Rakyat mengetahui bagaimana Presiden Jokowi tanpa kenal lelah memimpin penanganan pandemi sehingga pada akhir 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan.

"Kasus positif Covid-19 menurun tajam dan geliat perenomian sudah mulai terlihat. Presiden Jokowi berhasil merangkul semua pihak untuk bersama bahu-membahu menangani Covid-19. Indonesia  mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani pandemi Covid 19 dengan baik," ujar Budi Arie, dalam keterangannya, Selasa (28/12).

Budi Arie juga menyinggung gerakan vaksin gratis untuk rakyat yang disokong penuh oleh Presiden Jokowi. 

PROJO bersama TNI, Polri, Depkes dan segenap komponen bangsa lainnya mengeksekusinya melalui program  nasional dalam Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid 19 untuk 7 juta warga perkebunan dan desa- desa produktif. 

PROJO, lanjutnya, meyakini dengan kerja-kerja pantang menyerah pemerintah bersama rakyat, target vaksinasi 70 persen  di Indonesia dapat tercapai pada akhir 2021.

Baca juga: Projo Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet: Bersihkan yang Tak Sesuai Visi Presiden

"Penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan agenda-agenda kerakyatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak Pemilu 2014," katanya. 

Menurutnya, PROJO melihat dan merasakan bagaimana rakyat mulai terpinggirkan. Penanganan pandemi Covid-19 justru dijadikan alat oleh sejumlah oknum dan pejabat  di dalam pemerintahan untuk menyengsarakan rakyat. 

"Ide vaksin berbayar muncul di tengah angka vaksinasi yang masih rendah dan perekonomian rakyat yang anjlok karena pandemi. Kemudian harga tes PCR Covid-19 yang mencekik ditengarai diatur oleh mafia PCR secara terstruktur dan massif," ucapnya. 

"Kebijakan PCR mahal telah dianulir, tapi kerugian rakyat selama sekitar 1 tahun sudah terjadi. Agenda Rakyat telah dibajak dan dibonsai oleh segelintir elit politik ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," imbuhnya. 

Begitu pula ide vaksin booster berbayar, yang kata Budi Arie jelas harus kita tolak. Vaksin Covid-19 dinilainya harus tetap menjadi public goods dan bukannya komoditas.

Baca juga: Projo: Segera Bersihkan Pemerintah dari Mafia Bisnis Pandemi

Kredibilitas program vaksinasi menurutnya harus terjaga. Negara harus hadir untuk warganya tanpa terkecuali. Dia pun meminta semua pihak jangan cepat terpukau dengan berbagai argumentasi 'tidak menggunakan APBN' untuk mendukung berbagai kebijakan Pandemi  yang jelas- jelas merupakan legalisasi bisnis pandemi.