Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat konstelasi kepemimpinan nasional, PKS ingin banyak tokoh berkualitas yang ikut berlaga dalam Pilpres 2024. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri  menyatakan bahwa masyarakat harus diberikan banyak pilihan untuk memilih presiden. 

"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/12/2021). 

Salim mengatakan saat ini problemnya adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, satu di antaranya adalah penerapan angka Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi yakni 20 persen.

Baca juga: Jika Lolos Verifikasi KPU, Partai Buruh Berencana Gelar Konvensi Capres-Cawapres 2024

Akibatnya sejak 2014, politik kita mulai tidak sehat, terjadi pembelahan ekstrim di tengah masyarakat. 

"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," ujarnya. 

Untuk itu, maka komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan. 

Salim menyambut baik gagasan partai menengah seperti seperti PKB, PPP dan PAN untuk mulai membicarakan platform bersama menuju 2024. 

Salim juga mendorong agar partai yang pernah memenangkan pemilu sebelumnya, seperti Golkar dan Demokrat, berani tampil menggalang kekuatan nasionalis-relijius. Tak boleh lagi ada dikotomi. 

Salim menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara. 

Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan. 

"PKS sudah mempelopori Silaturahim Kebangsaan lintas Parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," pungkasnya.