Soal Pasien Minta Dispensasi Karantina, Jokowi Tegaskan Tak Ada Lagi Dispensasi Apalagi Bayar-bayar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para jajarannya untuk memperketat karantina bagi pelaku perjalanan internasional.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para jajarannya untuk memperketat karantina bagi pelaku perjalanan internasional.
Jokowi menegaskan, tak boleh ada lagi dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat evaluasi PPKM di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/1/2022).
"Saya minta betul-betul utamanya yang terkait dengan Omicron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri."
"Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi," tegas Jokowi dikutip dari Kompas.com, Senin (3/1/2022).
Ini dilakukan karena meningkatnya kasus penularan Covid-19 akibat varian Omicron di Indonesia.
Tercatat hingga Senin (3/1/2022), kasus positif Covid-19 akibat varian baru tersebut telah mencapai 136 kasus.
Baca juga: Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin Positif Covid-19
Baca juga: Warga Talang Kelapa Banyuasin Sepakat Ubah Nama Jalan Menjadi Jalan Covid, Ini Penjelasan Ketua RT
"Pada rapat terbatas pagi hari ini mengenai evaluasi mingguan terhadap implementasi dari penanganan Covid-19, saya ingin menyampaikan bahwa kasus Omicron sudah mengalami lonjakan," tambah Jokowi saat
Apalagi, kebanyakan kasus berasal dari para pendatang luar negeri atau imported case.
Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan BIN dan Polri untuk betul-betul mengawasi proses karantina pelaku perjalanan internasional.
Langkah-langkah strategis harus segera dilakukan, terutama mengenai persiapan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki baik di pusat dan daerah.
Ini karena transmisi lokal Covid-19 akibat varian Omicron telah terdeteksi di Surabaya.
2 Kasus Omicron
Dua Kasus transmisi lokal Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di Surabaya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.