TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait dua kadernya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hasto, laporan yang diajukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) itu sarat dengan muatan politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).

Menurutnya, Ganjar sama sekali tidak terkait dengan kasus megakorupsi e-KTP.

Selain itu, Hasto menegaskan, PDI-P selalu mendukung penegakan hukum kepada siapapun yang bersalah.

Dia berharap, para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan dapat bersikap tegas dan bergerak berdasarkan asas keadilan.

"Ini dinamika politik dalam rangka jelang pemilu presiden 2024," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

"KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif. Itu yang kita dorong," tegas Hasto.

Sementara, terkait dengan pelaporan terhadap Ahok, Hasto menilai hal tersebut sengaja dibuat untuk meramaikan isu politik.

Terlebih, ia menyebut sejumlah kasus yang disangkakan pada Ahok justru sudah selesai di persidangan.

"Karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik," tambahnya.

Baca juga: Cek Gudang Dinkes Jateng, Ganjar Ingatkan Masyarakat Tak Pilih-pilih Vaksin Covid-19

Respons Ganjar Pranowo soal Dilaporkan ke KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi kabar dirinya yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP.

Kasus lama itu diungkit Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi ke KPK.

Namun, Ganjar justru menjawab singkat saat ditanya awak media terkait laporan tersebut.

"Aku kudu ngomong opo yo (aku harus ngomong apa ya)," ujar dia saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (7/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

Saat awak media kembali meminta tanggapan terkait laporan itu, Ganjar menjawab hal yang sama.

"Aku kudu ngomong opo (aku harus ngomong apa)," kata Ganjar sembari memasuki ruangan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Memberi Beri Peringatan Keras ke Pelaku Joki Vaksin di Semarang

Seperti diketahui, pada Mei 2019 lalu, Ganjar sempat dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari, mantan Anggota Komisi I DPR RI.

Saat itu, Ganjar menjelaskan soal proses penganggaran pengadaan proyek e-KTP.

Ganjar juga menjelaskan, saat itu ada kebutuhan untuk mencetak e-KTP di sekitar 100 lebih kabupaten dan dibutuhkan penambahan anggaran.

Dilansir Tribunnews.com, kasus korupsi e-KTP telah menjerat KPK delapan orang sebagai tersangka.

Kedelapan orang itu adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

Saat ini, hanya Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK, sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan dipidana penjara.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Dipepet Ganjar, Nama Ahok Masuk Bursa Capres 2024

PNPK Laporkan Nama yang Berpotensi Maju di Pilpres 2024 ke KPK

Sebelumnya diberitakan, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan sejumlah nama pejabat yang berpotensi maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di antaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kerap digadang-gadang masuk dalam bursa calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Keduanya kerap meraih elektabilitas tertinggi di sejumlah survei nasional.

Bahkan, pendukungnya beberapa kali melakukan deklarasi mandiri untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara, Partai Golkar sudah lama mengusung sang Ketua Umum yakni, Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024. 

Menurut Presidium PNPK, Adhie Masardi, tujuan pelaporan ini adalah supaya nama-nama tersebut bersih dari kasus korupsi.

"Dari kasus-kasus ini ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan ini, contoh kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres."

"Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat (kasus korupsi) e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga," kata Adhie, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Jumat (7/1/2021).

Selain Ganjar dalam kasus e-KTP, Adhie juga menyebut Airlangga Hartarto dalam kasus Kartu Prakerja hingga Anies Baswedan dalam kasus Formula-E.

"Kemudian ada Airlangga Hartanto terlibat soal kartu prakerja apa tidak, kemudian ada Anies Baswedan ada persoalan di Formula-E atau tidak," ujar Adhie.

Adhie berharap, jika memang nama-nama yang dimaksud terbukti melakukan korupsi, maka segera ditangkap.

Sebaliknya, jika terbukti tidak bersalah, maka nama-nama tersebut dinyatakan bebas dari kasus korupsi.

"Agar tahun ini dibersihkan, kalau memang salah, segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear," ungkapnya.

Baca juga: Gerindra Isyaratkan Enggan Dorong Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Ini Kata Pengamat

Baca juga: Wacana Duet Airlangga-Anies di Pilpres 2024, Politikus Golkar: Sah-sah saja

Selain, ketiga pejabat yang kerap diisukan masuk dalam bursa Capres 2024, ada sejumlah nama lain yang disebut PNPK.

Yakni, Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, nama Ahok masuk dalam beberapa kasus dugaan korupsi.

Sementara, nama Erick dan Luhut masuk dalam kasus tes PCR Covid-19.

(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama, Kompas.com/Riska Farasonalia/Nicholas Ryan Aditya)