TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mengatakan sampai saat ini pihaknya kerap mendapat aduan baik dari warga maupun Dinas Kesehatan di daerah masih kesulitan mendapatkan vaksin.

Misalnya, kata dia, warga mengeluhkan vaksin dosis I Sinovac tersedia namun untuk vaksin dosis kedua disebut telah habis. 

Selain itu, warga juga mengeluhkan vaksin di daerah tertentu menggunakan vaksin Astra Zeneca namun ketika warga tersebut pulang kampung atau pindah domisili warga kesulitan mendapat vaksin dosis ke dua yang sama.

Baca juga: Relawan Minta Vaksinasi Covid-19 Booster Harus Ditunda dan Diberikan Gratis, Ini Alasannya

Baca juga: 8 Orang Warga Kota Bekasi Positif Covid-19 Setelah Nataru, Kasus Omicron Masih Nol 

Bahkan, kata dia, pihaknya juga mendapat informasi sejumlah fasilitas kesehatan atau puskesmas yang biasa melakukan vaksinasi harus menghentikan layanan karena vaksinnya tidak ada.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan di kanal Youtube Lapor Covid 19 pada Minggu (9/1/2022).

"Sesuai dengan laporan-laporan yang kami terima, ketika kemudian ada di daerah kami kerap mendapat informasi baik dari warga baik dari laporan atau pengaduan warga yang masuk ke lapor covid-19 atau korespondensi kami dengan Dinas Kesehatan di daerah-daerah itu mereka juga masih kesulitan. 
Vaksinnya masih terbatas," kata Firdaus.

Firdaus mengatakan kendala-kendala tersebut mestinya menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan distribusi vaksin dilakukan secara proporsional.

Hal tersebut, kata dia, agar warga tidak lagi kesulitan untuk mencari atau mengakses vaksin di faskes terdekat.

"Kendala-kendala ini, baik secara administratif, vaksinnya kosong, dan lain sebagainya yang mestinya menjadi concern pemerintah agar memastikan distribusi dilakukan secara proporsional agar warga tidak lagi kesulitan untuk mencari atau mengakses vaksin di faskes-faskes terdekat," kata dia.

Baca juga: Tracing Omicron, Senin Besok 50 Warga Krukut Bakal Diswab Massal

Selain itu, Firdaus mengatakan hingga saat ini setidaknya masih ada 6,9 juta warga lanjut usia (lansia) yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Belum lagi, kata dia, kelompok rentan lain misalnya warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.

Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya.

Pihaknya, kata dia, sangat mendukung adanya program vaksinasi yang berkeadilan.

Berkeadilan dalam artian memastikan agar akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling risiko mendapatkan perlindungan terlebih dulu atau memberikan prioritas kepada mereka yang paling berisiko.

Baca juga: Long Covid Bisa Jadi Kelompok Penyakit Kronis Baru Terbesar di Finlandia

Menurutnya apabila ke depan program vaksinasi tidak memiliki skema khusus untuk memberikan vaksin kepada kelompok rentan dan pemerataan vaksin ke semua maka rencana pemberian vaksin booster bukanlah langkah bijak.

"Karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan untuk terinfeksi bahkan menigkatkan risiko kematian," kata Firdaus.