Sehingga, dia melanjutkan, rakyat bisa secara langsung ikut terlibat dalam keputusan-keputusan negara, dan mampu memberikan sanksi serta resolusi yang nanti diatur melalui mekanisme yang disepakati bersama.
Sehingga suara rakyat warga tidak akan yang tertinggal dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke.

Badan Partisipasi Warga ini akan menjadi kekuatan rakyat sebagai kekuatan ke-5 demokrasi.

Dan kekuatan ke-5 demokrasi ditandai dengan menguatnya media sosial sebagai saluran informal rakyat warga langsung.

Tentu dengan adanya Badan Partisipasi Warga, kata Yudi saluran suara rakyat warga memiliki tempatnya.

Caranya adalah ketika kelompok masyarakat sipil atau individu mampu mengumpulkan suara sebanyak yang ditentukan, semisal 100 ribu atau 500 ribu suara atau 1 juta suara.
Maka hasil suara tersebut akan menjadi keputusan rakyat warga yang harus dijalankan pemerintah atau kelompok bisnis.

"Untuk sekedar mengingat perjuangan ini, sebenarnya saya pada 24 Februari 2018 sempat mengajukan kerangka dasar RUU Rakyat ke DPR. Namun saat itu tidak ada tanggapan sama sekali," beber Yudi.

"Kali ini kami dari JAKI dan Indonesia Club juga akan mengajak kelompok masyarakat sipil, organisasi pergerakan dan kelompok-kelompok lain untuk bisa mendorong Badan Partisipasi Warga ini sebagai salah satu agenda amandemen konstitusi," lanjutnya.

Baca juga: La Nyalla: Amandemen Konstitusi Harus Beri Ruang Penguatan Peran DPD

Keterlibatan rakyat dalam amandemen konstitusi ini, juga merupakan momentum untuk membangun rekonsiliasi nasional secara menyeluruh.

Sehingga ketika rakyat dan negara kuat, maka akan terbentuk internal struktural power yang solid.

Dan negara akan memiliki eksternal positioning power dalam relasi globalnya. (*)