TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 3 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBPP) untuk sejumlah negara sahabat pada Rabu (12/1/2021).

Satu dari 3 Dubes yang dilantik presiden hari ini adalah duta besar perempuan yakni Dubes Fientje Maritje Suebu yang ternyata merupakan anak dari kepala suku, salah satu suku di Papua.

Dubes Fientje Maritje Suebu merupakan Dubes LBPP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, yang berkedudukan di Wellington.

Diketahui Dubes Fientje merupakan perempuan pertama asal Papua yang menjabat sebagai Dubes RI bagi negara sahabat.

Dilansir Kompas TV, sosok Fientje merupakan anak perempuan satu-satunya diantara 5 putra seorang kepala suku di Papua.

Perempuan kelahiran Sentani ini sudah berkiprah di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. 

Fientje sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 3 Dubes RI, Ada Nama Gubernur Lemhannas Agus Widjojo

Setelah lulus dia direkrut Departemen luar negeri, lalu pindah ke Jakarta.

Sebelum dilantik menjadi Dubes RI, Fientje menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar RI untuk India.

Fientje menduduki jabatan tersebut sejak Februari 2018.

Pada Juli 2021, DPR menyatakan Fientje lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagai duta besar.

Kepada Kompas.com, Fientje mengatakan selain bergelut sebagai diplomat, dia juga merupakan ibu dari 3 orang anak.

Menjadi ibu dan seorang diplomat perempuan menurutnya hal yang tidak mudah.

Karena ia harus melakukan perjalanan ke negara lain setiap tiga hingga empat tahun.

Salah satu tantangannya adalah beradaptasi dengan berbagai sistem pendidikan di negara lain.

Walaupun demikian, dia tetap mendapatkan dukungan dari sang suami, Philpus Sarwom yang memilih tinggal di Jakarta dengan 3 anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan.

Dengan karirnya sebagai diplomat, Fientje ingin menunjukkan bahwa orang Papua juga bisa berdaya seperti orang lainnya.

Ia yakin bahwa perempuan Papua mampu menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

Tidak hanya menduduki posisi eksekutif, tapi juga legislatif atau yudikatif, serta mampu bersaing di era globalisasi.