Perusahaan itu, lanjut Ubed, sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup senilai Rp7,9 triliun.

Dugaan KKN kedua anak Jokowi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) dalam relasi bisnis mereka dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Ubed menjelaskan, dalam perkembangannya, yakni di Februari 2019 Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan Rp 78 miliar, saat itu kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PT SM.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," terang Ubedi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022) melansir Tribunnews.com.

Baca juga: Penyidik KPK Telah Lakukan Pendalaman atas Uang Rp1,5 Miliar dari Dugaan Korupsi Bupati Muba

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang dan anak petinggi PT SM yakni AP.

Hal itu kata dia dapat dibuktikan karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

Terkait laporan dugaan korupsi yang menyeret nama putra Jokowi ini lantas ditanggapi oleh Gibran sendiri hingga KPK.

Respons Gibran

Atas dugaan tersebut, Gibran pun angkat suara.

Wali Kota Solo itu mengaku tak mengetahui soal tudingan dugaan korupsi padanya.

Meskipun begitu, Gibran mengaku siap jika dipanggil oleh lembaga anti-rasuah itu.

Dia juga meminta agar tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkapan padanya untuk dibuktikan.

"Kalau ada yang salah silakan dipanggil, salahnya apa dibuktikan," ujar dia saat ditemui di Makodim 0735/Surakarta, Senin (10/1) dikutip dari TribunSolo.com