TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti mengatakan, program percepatan penurunan stunting (kekerdilan) harus tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Mengingat jumlah balita terkena stunting di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni sebanyak  5,3 juta balita. 

“Arahan bapak Presiden sudah jelas, penurunan stunting minimal 3 persen per tahun. Karena itu, Renaksi K/L bukan kegiatan yang terbatas pada memobilisasi orang dalam bentuk event tertentu saja, tapi harus berupa kegiatan yang berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh sasaran,” kata Brian, di Jakarta, Jumat (14/1/2022). 

Baca juga: Jokowi Ungkap Angka Stunting Turun Drastis Jadi 24,4 Persen

Baca juga: Moeldoko: 3 Provinsi Ini, NTT, Sulbar, Aceh Butuh Perhatian Khusus Sebab Angka Stunting Yang Tinggi

Menurut Brian, sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk percepatan penurunan stunting. 

Ia mencotohkan, perawatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, konseling, hingga pemberian suplemen vitamin. 

“Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik,” ujarnya.

Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, tambah dia, yakni Renaksi dalam bentuk intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini. 

“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima bansos agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta, dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,” ungkap Brian. 

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Angka Stunting Turun 2,7 Persen Per Tahun

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Selasa (11/1/2022) lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan, bahwa program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan seremonial hanya dengan bagi-bagi makanan tambahan dan gizi yang selalu dilakukan kementerian/lembaga di akhir tahun. 

Presiden juga menginstruksikan, percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu  di bawah Kemenkes dan BKKBN serta dan berbasis Satu Data Indonesia. 

Dengan demikian target 3 per sen per tahun dalam menurunkan angka kekerdilan pada balita bisa dicapai. 

“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting. Karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stungting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,” jelas Brian