TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) menemukan sejumlah masalah terkait pertanahan di lahan yang akan menjadi IKN yang baru di Kalimantan Timur.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya menemukan satu  lembaga yang mengatasnamakan perusahaan konsultan dan mengklaim mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengolah lahan IKN.

"Nah jadi ketemulah masalah-masalah pertanahan ini juga sebetulnya satu sisi clear, tapi juga ada yang berupaya untuk main-main, mau ambil keuntungan dan segala macam," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/1/2022).

Maka itu, pihaknya akan menjadikan masalah ini sebagai perhatian agar segera beres.

"Kami secara khusus undang Kakanwil BPN. Kita kan pengen clean and clear terus kemudian akhirnya diketahui," kata dia.

Dalam pertemuan dengan Kakanwil BPN setempat, Doli mengatakan ada lahan kosong yang tiba-tiba diisi penghuni beberapa bulan kemudian.

Baca juga: Rencana Induk IKN Harus Dibahas Sejak Awal Agar Tidak Berpotensi Mangkrak dan Over Budget

"Terus untuk wilayah yang 56 ribu hektar juga ketahuan misal tiba-tiba dalam waktu 8 bulan ini tadinya tahun 2019 akhir di satelit itu kosong semua, tapi dalam waktu 8 bulan tiba-tiba ada kelihatan penghuni," kata dia.

Politisi Golkar itu mengatakan bahwa rakyat mendukung dengan berbagai catatan, antara lain agar mereka dilibatkan serta tidak tersingkir apabila ibu kota sudah pindah.

"Mereka menginginkan supaya hadirnya ibu kota negara ini juga bisa mendorong kemajuan mereka ya, membangun infrastruktur yang selama ini mereka merasa masih kurang diperhatikan," kata Doli.