TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap alasan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) masih kosong.

Kursi Pangkostrad kosong selama dua bulan setelah ditinggalkan oleh Jenderal Dudung Abdurachman.

Andika memastikan tidak ada tarik menarik kepentingan yang mengakibatkan kini jabatan Pangkostrad TNI itu masih kosong.

Sebaliknya, pembahasan calon Pangkostrad masih dibahas pihak internal.

"Jadi kalau tarik-menarik sama sekali tidak ada. Kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali," kata Andika di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Andika juga mengungkap kandidat yang bakal mengisi jabatan Pangkostrad. Hingga kini, nama-nama calon Pangkostrad sudah diproses oleh Wanjakti.

"Kandidat kalau untuk yang Pangkostrad di AD, kemudian Pangkohanudnas di AU, bintang tiga juga, dengan Panglima Koarmada RI di AL. Itu semuanya adalah bintang dua yang sudah semuanya. Jadi banyak. Masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita liat saja di dalam proses wanjakti ya," jelas dia.

Andika memastikan pihaknya akan mengumumkan nama yang bakal menjabat Pangkostrad dalam waktu dekat ini.

"Secara umum sudah siap. Jadi tinggal nanti pada saat Wanjakti kita tentukan siapa yang akan menjabat. Jadi nanti kita liat saja di dalam proses Wanjakti," ujar Andika.

TB Hasanuddin Minta Pemerintah Segera Lantik Pangkostrad Baru 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, meminta pemerintah agar tak membiarkan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) terlalu lama kosong. 

Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini berharap, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera mengomunikasikan kepada presiden agar jabatan strategis ini segera diisi. 

"Sebagai satuan komando dan satuan besar di jajaran TNI AD, sebaiknya Pemerintah sq Panglima TNI segera mengisi posisi yang kosong setelah Jendral Dudung Abdurachman ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Mungkin jabatan Pangkostrad harus mendapat restu Presiden tapi mesti segera dikomunikasikan," katanya kepada wartawan, Jumat (7/1/2022). 

Menurut Hasanuddin, secara organisasi memang tak ada masalah karena masih ada Kepala Staf Kostrad sehingga kegiatan operasional masih dapat berjalan sesuai prosedur.