Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar memberikan tanggapan terkait munculnya kelompok bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.

Diketahui Sekber Prabowo-Jokowi tersebut mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) maju dalam Pilpres 2024.

Mengani munculnya deklarasi dukungan tersebut, Partai Golkar menghormati berbagai usulan yang muncul.

"Kalau ada aspirasi usulkan apa-apa, kami hargai saja karena ini kan namanya negara demokratis," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Kemudian jadi pembahasan dan keputusan politik atau keputusan hukum, maka itu kembali pada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku," lanjut.

Baca juga: Sekber Deklarasi Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Ini Kata Sekjen PDIP

Golkar, kata Doli, tak ingin berpolemik mengenai usulan itu.

Namun, Doli memastikan Golkar menaati aturan Undang-Undang terkait pencapresan.

"Kan kita ada Undang-Undang, Golkar berdiri pada posisi melaksanakan Undang-Undang yang berlaku. Saya enggak tahu usulan itu. Kalai sesuai Undang-Undang kan aspirasi yang paling ideal adalah yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Mereka menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi-Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Para relawan berpendapat Jokowi telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Mereka menilai langkah itu menciptakan stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.

Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan Prabowo-Jokowi perlu dilakukan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.

Mereka berkata pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Selain itu, para relawan menyebut ada sejumlah proyek strategis yang perlu kesinambungan pemerintahan.

Baca juga: Sekber Dorong Prabowo-Jokowi Maju Pilpres 2024, Pengamat: Mendegradasi Jokowi karena Turun Kasta

Salah satunya proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

"Dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," ucap Gisel.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi.

Sehingga, menurut Feri, tidak elok kiranya Presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo Subianto.

"Presiden itu tanggung jawab seumur hidup, hanya saja masa jabatannya dibatasi 2 periode (10 tahun). Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022).

Feri pun tak bisa membayangkan, jika seseorang yang sebelumnya dipanggil Presiden, malah berminat menjadi calon wakil presiden.

Terlebih, menjadi Cawapres dari orang yang pernah dikalahkannya dua kali berturut-turut dalam Pilpres.

"Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil (presiden). Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral. Enggak boleh terjadi itu," ujar Feri.

Sebelumnya, deklarasi serupa pernah dilakukan oleh relawan bernama Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 DKI Jakarta.

Pada 23 Oktober 2021, mereka mendukung Jokowi-Prabowo maju pada 2024 untuk menekan polarisasi politik.

"Selama ini kita tahu di Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 kemarin (ada polarisasi). Apabila hal seperti itu terulang lagi di 2024, eskalasinya semakin besar akan semakin keras dan meluas dan sulit dikendalikan," ucap Ketua Komunitas Jokpro 2024, Baron Danardono Wibowo.

Ketentuan soal pemilihan presiden-wakil presiden sendiri diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Selain itu, Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyebut salah satu syarat capres dan cawapres adalah "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Ada sejumlah pihak yang menafsirkan berbeda ketentuan tersebut.

Salah satunya, presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tak bisa kembali mencalonkan diri meski untuk jabatan wapres.