Bahlil Munculkan Wacana Pilpres Ditunda, Demokrat: Jangan Sampai Jokowi Bernasib Seperti Soeharto
Bahlil bahkan menyebut penundaan penyelenggaraan pemilu juga bukanlah sesuatu yang baru.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat terkubur kembali menyeruak pascapernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Bahlil diketahui menyebut rata-rata pelaku usaha mengharapkan penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda dengan pertimbangan terkait pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Bahlil bahkan menyebut penundaan penyelenggaraan pemilu juga bukanlah sesuatu yang baru.
Sebab Indonesia pernah mengalami hal serupa di era Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
Usulan Bahlil ini sontak menuai beragam komentar, salah satunya dari Partai Demokrat.
Baca juga: Hasil Survei Capres 2024, Publik Menunggu Sosok yang Diusung Jokowi
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan usulan itu tak ubahnya mempermalukan dan menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena Jokowi berulang kali telah menyampaikan penolakannya atas usulan perpanjangan masa jabatan preside menjadi tiga periode.
"Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?" kata Herzaky, kepada Tribunnetwork, Senin (17/1/2022).
Nasib Soeharto yang dimaksud Herzaky tak lain soal kejatuhannya lantaran terlalu lama menjabat.
Saat itu para pembantu dekat Soeharto selalu meminta agar yang bersangkutan bersedia memperpanjang kekuasaannya, dengan mengatasnamakan rakyat.
Herzaky pun mempertanyakan apakah hal serupa tengah terjadi di era saat ini.
"Atas alasan 'rakyat yang meminta', 'rakyat yang menghendaki', padahal kenyataannya bertolak belakang. Jangan membuat gaduh dengan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengkritik pernyataan Bahlil yang menimbulkan pergolakan kembali terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, penundaan Pilpres 2024 hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945, padahal hingga saat ini tak ada pembicaraan terkait yang dimaksud.
