TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan letak dan nama dari ibu kota negara (IKN) baru.

Nusantara telah diputuskan menjadi nama IKN yang akan dibangun di Kalimantan Timur ini.

Selain itu Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga telah disetujui oleh mayoritas fraksi DPR walaupun fraksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) masih menolak, dikutip dari Warta Kota.

Disetujuinya RUU IKN ini pun akan membuatnya dibawa ke rapat paripurna.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Resmi Disahkan, Pemerintah Bersiap Bangun Episentrum Baru Indonesia

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Kementerian PUPR Berperan Penting Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru 

Keputusan ini diambil setelah Panitia Khusus (Pansus) dan pemerintah menyepakati RUU IKN pada pembicaraan Tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022) dini hari.

“Apakah RUU tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas, dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pemilihan tingkat dua? Apakah bisa kita setujui?” ucap Ketua Pansus, Ahmad Doli Kurnia.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Namun ditengah keputusan disetujuinya ibu kota negara baru ini terdapat polemik yang masih datang dari beberapa kalangan.

Nama Dinilai Jawa-Sentris

Dikutip dari Kompas.com, penamaan nama Nusantara oleh pemerintah atas ibu kota negara baru Indonesia ini dinilai Jawa-sentris.

Hal ini diungkapkan oleh sejarawan, JJ Rizal.

“Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantaran segera tersingkir karena dianggap Jawa-sentris,” ungkap Rizal, Senin (17/1/2022).

Selain itu ia juga mengungkapkan nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi IKN baru.

Baca juga: Ketimbang Nusantara, Fadli Zon Bilang Ibu Kota Baru Sebaiknya Dinamakan Jokowi

Memang santer terdengar pemililihan Kalimantan sebagai IKN baru untuk memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa.